Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batal Jadi Capres, Suryadharma Telanjur Sebar Undangan Deklarasi

Kompas.com - 09/02/2014, 13:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com
 — Forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan tidak akan ada deklarasi bakal calon presiden pada Minggu (9/2/2014). Sebelumnya, nama Ketua Umum PPP Suryadharma Ali digadang-gadang sebagai bakal capres terkuat. Suryadharma pun sudah telanjur menyebar undangan pendeklarasian capres.

Dalam undangan yang diterima peserta Mukernas II PPP, sampul depan undangan terdapat foto Suryadharma Ali yang mendominasi halaman muka. Di bagian ini terdapat tulisan "Undangan Resepsi Hari Lahir ke-41 dan Deklarasi Capres PPP tahun 2014-2019". Di bagian bawahnya terdapat pula tulisan "SDA untuk Indonesia". Di bawah foto Suryadharma, tertulis dengan ukuran besar "Suryadharma Ali Wujudkan Harapan Rakyat, Merah Putih Bisa...!!!". 

Di bagian dalam undangan terdapat susunan acara pada Minggu (9/2/2014) di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) pukul 13.00-16.00. Susunan acara ini dilatari dengan logo "SDA untuk Indonesia" disertai dengan gambar bendera Merah Putih.

Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menanggapi soal adanya undangan pendeklarasian capres PPP yang seolah mengarah kepada Suryadharma Ali tersebut. Menurut Suharso, logo "SDA untuk Indonesia" sudah ada sejak tahun lalu.

"Jadi dari tahun lalu sudah ada, karena permintaan dari daerah yang menghendaki Ketum untuk maju. Tapi dengan bijak, beliau menjawab belum saatnya karena mau menyelesaikan tugas yang diamanatkan pada beliau," tutur Suharso.

Menurut Suharso, pembatalan deklarasi capres ini dilakukan sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi semua pihak. "Ini justru mengakomodasi semua pihak," ujarnya.

Mukernas II PPP sebelumnya memutuskan batal melakukan deklarasi bakal capres PPP yang rencananya dilakukan pada Minggu siang. Akhirnya, Mukernas sepakat mengajukan tujuh nama bakal capres dari kalangan internal maupun eksternal. Mereka adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddique, dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa Khofifah Indar Parawansa.

Keputusan penetapan capres tunggal yang diusung PPP baru akan dilakukan dalam forum rapat pimpinan nasional (rapimnas). Rapimnas dilakukan setelah PPP mengetahui perolehan suara dalam pemilihan legislatif. Selain itu, dalam rentang waktu selama pileg ini, PPP juga akan meminta konfirmasi kesediaan dari ketujuh nama yang digadang menjadi bakal capres PPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com