Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/02/2014, 23:43 WIB
Dian Maharani

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com — Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan siap diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beras impor Vietnam. Dia menilai, masalah beras impor telah dipolitisasi.

"Saya siap (diperiksa BPK). Semakin lucu saja. Semakin dia (BPK) masuk, semakin saya siap. Selama kebenarannya saya pegang, saya tidak khawatir sama sekali," kata Gita di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/2/2014). Gita berkeyakinan tidak ada penyelewengan di Kementerian Perdagangan terkait kebijakan beras impor ini.

Gita menuding, kisruh impor beras ini bermuatan politis, yang kemudian dikaitkan dengan pengunduran dirinya sebagai Menteri Perdagangan. "Kami akan membuktikan sampelnya. Berarti nanti ketahuan siapa yang politisasi. Sistem di Kementerian Perdagangan mampu mengatasi hal seperti ini," ujar dia.

Hasil uji laboratorium, papar Gita, menyatakan bahwa beras yang beredar di Pasar Induk Cipinang adalah jenis premium. Pengujian dilakukan dua laboratorium, yaitu Sucofindo dan Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB) Kementerian Perdagangan. Hasil uji tersebut, ujar dia, mementahkan tuduhan pengimporan beras medium dari Vietnam.

Sebelumnya, anggota BPK, Ali Masykur Musa, yang juga peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, mengatakan bahwa BPK akan terus menelusuri dugaan penyelewengan di balik masuknya beras impor dari Vietnam. BPK menjadwalkan pengumpulan data dan pemeriksaan awal pada Februari 2014. Jika diperlukan, kata Ali, maka BPK akan memeriksa Gita, sekalipun dia telah mundur dari jabatan Menteri Perdagangan.

Ali menyebutkan adanya tiga aspek yang harus ditempuh dalam menyikapi persoalan ini. Ketiga aspek itu adalah penelusuran regulasi apakah pengadaan beras tersebut legal atau ilegal, soal penerimaan negara, dan kebijakan produksi beras di Indonesia. Menurut dia, jika pengelolaan padi di Indonesia sudah cukup, maka impor akan merugikan rakyat banyak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com