Kompas.com - 24/01/2014, 15:32 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahfud MD mengunjungi redaksi Kompas.com di Jakarta, Kamis (19/9/2013). Dalam kunjungan tersebut, Mahfud memaparkan gagasan kebangsaannya terkait dukungan untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden pada pemilu 2014. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahfud MD mengunjungi redaksi Kompas.com di Jakarta, Kamis (19/9/2013). Dalam kunjungan tersebut, Mahfud memaparkan gagasan kebangsaannya terkait dukungan untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden pada pemilu 2014.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengakui jika dirinya bertemu dengan Gubernur Banten Atut Chosiyah sehari sebelum pembacaan putusan sengketa Pilkada Banten pada 22 November 2011. Pertemuan itu terjadi pada saat final Piala AFC yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 21 November 2011.

Mahfud mengatakan, pertemuannya dengan Atut terjadi secara tidak sengaja. Saat itu, ia diundang secara resmi sebagai tamu VVIP oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng untuk menonton pertandingan final.

Menurut Mahfud, selain dirinya, juga hadir sejumlah pejabat negara, seperti Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Ketua DPR Marzuki Alie, dan Menko Kesra Agung Laksono.

"Saya memang melihat Atut, tapi saya duduk di belakang karena terlambat. Dia (Atut) duduk di depan," kata Mahfud seusai melaporkan juru bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Wahidin Halim-Irna Narulita, Ahmad Jazuli Abdillah, di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (24/1/2014).

Jazuli dilaporkan dengan sangkaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Mahfud menganggap Jazuli memberikan pernyataan fitnah di sejumlah media massa, baik cetak maupun elektronik.

Di dalam pemberitaan itu, kata Mahfud, Jazuli menudingnya melakukan kongkalikong dengan Atut agar calon gubernur petahana dapat memenangkan sengketa Pilkada Banten yang sedang ditangani MK.

"Mengaitkan saya bertemu dengan Atut untuk mengatur perkara, itu suatu fitnah besar karena tanggal 22 November sudah vonis. Kalau tanggal 22 sudah vonis, berarti minimal tiga hari sebelumnya putusan sudah di-lock," tegasnya.

Mahfud menambahkan, seusai pertandingan final tersebut, dia langsung meninggalkan GBK tanpa berbicara dengan Atut. Ia mengaku hanya melambaikan tangan kepada siapa saja yang berada di tempat tersebut.

"Saya tidak bicara apa pun dengan Atut. Dia (Atut) pulang, saya gini aja (melambaikan tangan). Dan itu di depan ribuan orang, tidak mungkin bicara perkara," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Januari: Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 10.000

UPDATE 28 Januari: Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 10.000

Nasional
UPDATE 28 Januari: Ada 10.043 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 28 Januari: Ada 10.043 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 7, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.268 Jiwa

UPDATE 28 Januari: Bertambah 7, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.268 Jiwa

Nasional
Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Nasional
Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Nasional
Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Nasional
Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Nasional
3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

Nasional
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.