Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Bangsa Minta Masyarakat Ikut Awasi Pemilu

Kompas.com - 22/01/2014, 17:41 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh bangsa dan pemuka agama mendorong kelompok masyarakat madani ikut aktif mengawasi pelaksanaan Pemilu 2014. Pengawasan dinilai bukan hanya tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) semata.

"Dalam jangka pendek, pemberdayaan unsur masyarakat, masyarakat sipil, dan LSM penting dilakukan. Meskipun kecil tetapi harus punya komitmen untuk mengkonsolidaskan demokrasi," kata mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra Sarasehan Nasional "Menyelamatkan Bangsa dari Politik Transaksional dalam Pemilu 2014", Rabu (22/1/2014) di Jakarta.

Dia menilai, Bawaslu harus melibatkan unsur-unsur masyarakat yang dapat diberdayakan untuk menciptakan pemilu yang bersih dari politik transaksional dan berbagai kecurangan. Menurutnya, masyarakat sipil, terutama yang berbasis keagamaan memiliki komitmen untuk mewujudkan demokrasi yang bersih.

"Selain organisasi berbasis keagamaan, ajak pula kampus-kampus untuk terlibat dalam pengawasan," kata cendekiawan Muslim itu.

Ia menyatakan ada pesimisme bahwa praktik politik transaksional dapat dihapuskan di pemilu tahun ini. Pelibatan masyarakat sipil berbasis agama diharapkan dapat meminimalisir politik transaksional di tengah masyarakat.

Rohaniwan Katolik Benny Susetyo mengatakan, pemilih harus dididik untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) yang bersih dan berintegritas. "Kita masih mempunyai harapan kalau masyarakat kelas menengah berani memilih, perubahan bisa dimulai di kelas menengah yang cukup besar jumlahnya, sekira 40 sampai 50 juta orang," kata rohaniwan yang akrab disapa  Romo Benny itu.

Dia mengatakan, pengawasan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan harus diperketat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com