Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Komitmen Demokrat Tetap "Katakan Tidak pada Korupsi"

Kompas.com - 17/01/2014, 15:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, sejak awal kampanye hingga saat ini, komitmen partainya kepada rakyat tetap sama, yakni menentang terjadinya korupsi. Hal tersebut dikatakan Ruhut dalam menyikapi penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang kerja anggota Fraksi Partai Demokrat dan ruang Sekretariat Fraksi Partai Demokrat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2014).

"Memang ini tantangan buat kami, tapi partai kami dari dulu sampai sekarang tetap komitmennya sama, katakan tidak pada korupsi," kata Ruhut di Gedung DPR, Jumat (17/1/2014).

Sebelumnya, KPK menggeledah ruang kerja Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, ruang kerja anggota Komisi VII DPR Tri Yulianto, dan ruang Sekretariat Fraksi Partai Demokrat. Penggeledahan itu merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap kasus dugaan suap di SKK Migas.

Ruhut mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Sutan untuk meminta penjelasan soal dugaan keterlibatan dalam kasus itu.

"Saya rasa (Sutan) akan ditanya kembali, paling tidak evaluasi kenapa sampai KPK melakukan pengembangan ke ruangannya. Kami ingatkan kader kami jangan main api, nanti terbakar," kata Ruhut.

Menurut Ruhut, Partai Demokrat ingin meminta Sutan membuktikan bahwa ia tidak terkait dengan kasus SKK Migas, khususnya soal dugaan menerima aliran dana tunjangan hari raya (THR) yang ada di berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Sebelumnya, Sutan sudah membantah jika ia dikatakan meminta THR kepada Rudi.

Ruhut juga mengaku tidak akan mengintervensi penyidikan yang dilakukan KPK. Ia mengklaim, Partai Demokrat seratus persen mendukung KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

"Kalau sudah ditemukan dua alat bukti dan ditetapkan jadi tersangka, maka akan langsung dicopot sebagai kader," pungkas anggota Komisi III DPR itu.

Seperti diberitakan, penggeledahan berawal dari ruang kerja Sutan Bhatoegana di lantai 9, ruang nomor 0905 Gedung Nusantara I. Setelah sekitar tujuh jam melakukan penggeledahan, penyidik KPK membawa sebuah dus, satu komputer desktop, dan sebuah travel bag dari ruangan Sutan.

Selain ruang kerja Sutan, para penyidik KPK juga menggeledah ruang lain di DPR. Di antaranya adalah ruang kerja Tri Yulianto, ruang Sekretariat Fraksi Partai Demokrat, ruang Sekretariat Komisi VII DPR, dan ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Zainuddin Amali.

Pada Kamis petang, penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di ruang server serta ruang Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI) DPR. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan suap di SKK Migas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com