Kompas.com - 13/01/2014, 07:51 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat terus melalui jalan terjal. Setelah dicibir karena dianggap tak transparan, kini internal komite mulai rontok.

Pakar psikologi dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, mengundurkan diri dari anggota Komite Audit Survei Konvensi Demokrat. Hamdi menjelaskan, pada awalnya, ia diminta komite untuk masuk menjadi anggota komite untuk mengaudit survei dalam Konvensi Demokrat.

Ia mengaku tertarik dan memutuskan menerima tawaran setelah diyakinkan oleh beberapa anggota komite dari eksternal Partai Demokrat, salah satunya adalah Effendi Ghazali, yang tak lain sahabat sesama akademisi UI.

"Waktu itu mereka meyakinkan saya. Katanya konvensi ini bagus, bisa mengurangi oligarki politik, saya suka, dan akhirnya menerima," kata Hamdi, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (12/1/2014) malam.

Akan tetapi, ketertarikannya pada konvensi terus-menerus tergerus dan anjlok. Penyebabnya adalah karena komite yang dianggapnya tak serius menyusun dan menggarap pelaksanaan konvensi.

Pada medio Oktober-November 2013, ada sekitar 4-5 undangan rapat bersama komite. Agendanya adalah untuk menyelaraskan kerja tim audit dengan aturan main dalam konvensi. Namun, rapat itu tak pernah sekalipun berjalan efektif dan selalu molor dari waktu yang dijadwalkan.

Selain waktu rapat yang selalu molor, guru besar psikologi UI ini juga tak suka dengan gaya kerja komite, dan cara mengundang rapat yang dinilainya terlalu mepet. Beberapa anggota komite, ia katakan, datang dan pergi sesuka hati, padahal pada waktu yang sama ada agenda rapat bersama tim audit yang beranggotakan Tamrin Amal Tamagola, Andrinof Chaniago, dan Al Muktabar.

"Diminta datang ke Wisma Kodel, katanya rapat, jangan sampai telat. Tapi, ternyata ruangan kosong. Undangan rapat jam 4 sore, tapi mulainya selalu setelah makan malam," ujarnya.

Dengan pola kerja yang seperti itu, kata Hamdi, dia menjadi tak dapat bekerja optimal. Aturan main untuk tim audit tak pernah dibuat dan surat pengangkatan yang resmi juga tak pernah ia terima. Komunikasi selalu dijalin lewat SMS, termasuk ajakan komite kepada Hamdi untuk menjadi tim audit.

"Harusnya kan jelas dibicarakan apa yang saya kerjakan, hak dan kewajiban dan lainnya. Ini kan enggak, yang ada hanya ha-ha he-he saja," ungkapnya.

Buntutnya, pada pekan kedua Desember 2013, Hamdi memutuskan mengundurkan diri sebagai anggota tim audit. Pengunduran diri itu ia sampaikan melalui SMS kepada Sekretariat Konvensi selaku pihak yang mengundangnya.

"Saya kirim SMS, saya bilang enggak bisa kerja optimal dengan gaya bekerja seperti ini. Saya juga bilang maaf mengundurkan diri pakai SMS karena kalau pakai tertulis kan lucu juga soalnya pengangkatan dilakukan lewat SMS. Saya menganggap komite enggak serius," tandasnya.

Sebagai informasi, komite audit dibentuk untuk menjaga kredibilitas hasil survei kandidat konvensi yang dilakukan tiga lembaga survei. Ada empat tugas pokok dan fungsi tim audit, yakni membuat panduan untuk tiga lembaga survei, memastikan survei yang dilakukan memenuhi kaidah ilmiah dan etika yang telah dirumuskan komite audit, mengontrol pelaksanaan survei, dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan.

Saat ini, konvensi mulai memasuki babak-babak panas. Setelah 11 kandidat bertemu dengan media, selanjutnya akan digelar debat antarkandidat sebelum akhirnya dilakukan survei tersebut. Pemenang dari konvensi akan menjadi calon presiden Partai Demokrat periode 2014-2019.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin Sebut Pernikahan Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI

Ma'ruf Amin Sebut Pernikahan Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI

Nasional
Wapres Sebut Baru 11 Persen Daerah yang Punya Mal Pelayanan Publik

Wapres Sebut Baru 11 Persen Daerah yang Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
Mengenal Pasal tentang Larangan Ganja Medis di UU Narkotika yang Digugat ke MK

Mengenal Pasal tentang Larangan Ganja Medis di UU Narkotika yang Digugat ke MK

Nasional
Tim Peneliti Rekomendasikan Kapolri Bentuk Komisi Banding Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno

Tim Peneliti Rekomendasikan Kapolri Bentuk Komisi Banding Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Jawa Timur untuk Tulungagung

KPK Usut Kasus Suap Pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Jawa Timur untuk Tulungagung

Nasional
Akrabnya Jokowi dan Pemimpin Dunia di KTT G7: Dirangkul Biden, 'Ditinju' Boris Johnson

Akrabnya Jokowi dan Pemimpin Dunia di KTT G7: Dirangkul Biden, "Ditinju" Boris Johnson

Nasional
Danpaspampres Mayjen Budi Utomo Dapat Promosi Jadi Pangdam Mulawarman

Danpaspampres Mayjen Budi Utomo Dapat Promosi Jadi Pangdam Mulawarman

Nasional
Sunny Tanuwidjaja Mundur karena Beda Jalan Politik, Grace Tegaskan PSI Tak Dukung Anies

Sunny Tanuwidjaja Mundur karena Beda Jalan Politik, Grace Tegaskan PSI Tak Dukung Anies

Nasional
Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

Nasional
KPK Duga Ada Pihak yang Rintangi Penyidikan Kasus Suap Dana PEN Kolaka Timur

KPK Duga Ada Pihak yang Rintangi Penyidikan Kasus Suap Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Menkominfo: Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Platform Edukasi Digital Terbesar di Dunia

Menkominfo: Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Platform Edukasi Digital Terbesar di Dunia

Nasional
Yenny Wahid Ungkap Lagi Sejarah Konflik PKB Gus Dur Vs Muhaimin

Yenny Wahid Ungkap Lagi Sejarah Konflik PKB Gus Dur Vs Muhaimin

Nasional
Brigjen Wahyu Hidayat Dapat Promosi Jabatan Danpaspampres Gantikan Budi Utomo

Brigjen Wahyu Hidayat Dapat Promosi Jabatan Danpaspampres Gantikan Budi Utomo

Nasional
Beda Jalan Politik, Sunny Tanuwidjaja Mundur dari Dewan Pembina PSI

Beda Jalan Politik, Sunny Tanuwidjaja Mundur dari Dewan Pembina PSI

Nasional
Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulhas, Yandri Susanto Punya Kekayaan Rp 15,4 Miliar

Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulhas, Yandri Susanto Punya Kekayaan Rp 15,4 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.