Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Curhat" Hamdi Muluk Mundur dari Komite Audit Survei Konvensi Demokrat

Kompas.com - 13/01/2014, 07:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat terus melalui jalan terjal. Setelah dicibir karena dianggap tak transparan, kini internal komite mulai rontok.

Pakar psikologi dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, mengundurkan diri dari anggota Komite Audit Survei Konvensi Demokrat. Hamdi menjelaskan, pada awalnya, ia diminta komite untuk masuk menjadi anggota komite untuk mengaudit survei dalam Konvensi Demokrat.

Ia mengaku tertarik dan memutuskan menerima tawaran setelah diyakinkan oleh beberapa anggota komite dari eksternal Partai Demokrat, salah satunya adalah Effendi Ghazali, yang tak lain sahabat sesama akademisi UI.

"Waktu itu mereka meyakinkan saya. Katanya konvensi ini bagus, bisa mengurangi oligarki politik, saya suka, dan akhirnya menerima," kata Hamdi, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (12/1/2014) malam.

Akan tetapi, ketertarikannya pada konvensi terus-menerus tergerus dan anjlok. Penyebabnya adalah karena komite yang dianggapnya tak serius menyusun dan menggarap pelaksanaan konvensi.

Pada medio Oktober-November 2013, ada sekitar 4-5 undangan rapat bersama komite. Agendanya adalah untuk menyelaraskan kerja tim audit dengan aturan main dalam konvensi. Namun, rapat itu tak pernah sekalipun berjalan efektif dan selalu molor dari waktu yang dijadwalkan.

Selain waktu rapat yang selalu molor, guru besar psikologi UI ini juga tak suka dengan gaya kerja komite, dan cara mengundang rapat yang dinilainya terlalu mepet. Beberapa anggota komite, ia katakan, datang dan pergi sesuka hati, padahal pada waktu yang sama ada agenda rapat bersama tim audit yang beranggotakan Tamrin Amal Tamagola, Andrinof Chaniago, dan Al Muktabar.

"Diminta datang ke Wisma Kodel, katanya rapat, jangan sampai telat. Tapi, ternyata ruangan kosong. Undangan rapat jam 4 sore, tapi mulainya selalu setelah makan malam," ujarnya.

Dengan pola kerja yang seperti itu, kata Hamdi, dia menjadi tak dapat bekerja optimal. Aturan main untuk tim audit tak pernah dibuat dan surat pengangkatan yang resmi juga tak pernah ia terima. Komunikasi selalu dijalin lewat SMS, termasuk ajakan komite kepada Hamdi untuk menjadi tim audit.

"Harusnya kan jelas dibicarakan apa yang saya kerjakan, hak dan kewajiban dan lainnya. Ini kan enggak, yang ada hanya ha-ha he-he saja," ungkapnya.

Buntutnya, pada pekan kedua Desember 2013, Hamdi memutuskan mengundurkan diri sebagai anggota tim audit. Pengunduran diri itu ia sampaikan melalui SMS kepada Sekretariat Konvensi selaku pihak yang mengundangnya.

"Saya kirim SMS, saya bilang enggak bisa kerja optimal dengan gaya bekerja seperti ini. Saya juga bilang maaf mengundurkan diri pakai SMS karena kalau pakai tertulis kan lucu juga soalnya pengangkatan dilakukan lewat SMS. Saya menganggap komite enggak serius," tandasnya.

Sebagai informasi, komite audit dibentuk untuk menjaga kredibilitas hasil survei kandidat konvensi yang dilakukan tiga lembaga survei. Ada empat tugas pokok dan fungsi tim audit, yakni membuat panduan untuk tiga lembaga survei, memastikan survei yang dilakukan memenuhi kaidah ilmiah dan etika yang telah dirumuskan komite audit, mengontrol pelaksanaan survei, dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan.

Saat ini, konvensi mulai memasuki babak-babak panas. Setelah 11 kandidat bertemu dengan media, selanjutnya akan digelar debat antarkandidat sebelum akhirnya dilakukan survei tersebut. Pemenang dari konvensi akan menjadi calon presiden Partai Demokrat periode 2014-2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com