Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas", Peserta Konvensi Demokrat Tak Dikenal Publik

Kompas.com - 10/01/2014, 06:35 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Partai Demokrat terus turun, berdasarkan serial survei Kompas. Konvensi mereka untuk menjaring calon presiden idaman publik pun tak mendongkrak angka keterpilihan partai ini. Survei Kompas menunjukkan bahwa peserta konvensi paling populer pun masih kalah jauh dari angka pengenalan kandidat lain di luar Partai Demokrat.

Salah satu pertanyaan dalam survei Kompas adalah mengukur tingkat pengenalan publik pada para peserta konvensi dan kandidat lain. Hasilnya, Dahlan Iskan menempati peringkat pertama di antara 11 peserta konvensi sebagai kandidat yang dikenal publik. Poinnya 59,1 dalam skala 100.

Namun, begitu disandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden ataupun baru disebut layak dipertimbangkan menjadi calon presiden, angka perolehan Dahlan jauh tertinggal. Di jajaran 16 tokoh di luar peserta konvensi yang terdata survei, angka pengenalan atas Dahlan hanya setara dengan peringkat ke-12.

Tingkat pengenalan Dahlan sama persis dengan angka yang didapat Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera. Dahlan memang masih lebih dikenal publik dibandingkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang berdasarkan survei ini mengumpulkan angka pengenalan 55,7 persen. Namun, jumlahnya jauh tertinggal jika disandingkan dengan tokoh lain seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, Wiranto, Rhoma Irama, atau Sutiyoso.

Peringkat pengenalan peserta konvensi

Setelah Dahlan menempati peringkat pengenalan tertinggi, berikutnya adalah Marzuki Alie yang mengumpulkan tingkat pengenalan 47,1 persen responden. Peringkat ketiga adalah Pramono Edhie Wibowo dengan 30,4 persen.

Lalu, pada peringkat keempat adalah Gita Wirjawan dengan 29,9 persen. Berikutnya adalah Anies Baswedan dengan 24,1 persen, Hayono Isman dengan 21,8 persen, Dino Patti Djalal dengan 17,3 persen, Irman Gusman dengan 15,8 persen, dan Endriartono Sutarto dengan 15,2 persen.

Menyusul kemudian, Ali Masykur Musa dengan tingkat pengenalan 12,8 persen responden, dan terakhir adalah Sinyo Harry Sarundajang dengan pengenalan oleh 10 persen responden.

Praktis, secara umum, tingkat pengenalan terhadap peserta konvensi ini secara rata-rata jauh di bawah pengenalan atas tokoh di luar peserta konvensi. Angka pengenalan terendah di kategori 16 tokoh non-peserta konvensi masih lebih tinggi daripada peringkat ketiga pengenalan publik atas peserta konvensi. Anis Matta, Presiden PKS, menempati peringkat terbawah pengenalan publik di kategori non-peserta konvensi, yang itu pun angkanya masih 33,7 persen.

Survei Kompas

Rangkaian survei yang digelar harian Kompas menggunakan metode survei longitudinal, yakni meminta pendapat dari responden yang sama. Ketiga survei dilakukan secara tatap muka, dalam tiga periode waktu.

Survei periode pertama yang hasilnya dilansir pada Desember 2012 dilakukan pada rentang 26 November 2012 sampai 11 Desember 2012. Periode kedua, 30 Mei 2013 sampai 14 Juni 2013, dan diumumkan pada Juni 2013. Adapun periode ketiga terlaksana pada 27 November 2013 sampai 11 Desember 2013, diumumkan mulai Rabu (8/1/2014).

Melibatkan 1.380 sampai 1.400 responden dari 34 provinsi di Indonesia, survei menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan rentang kesalahan (margin of error) 2,6 persen dalam penarikan sampel acak sederhana.

Hasil survei selengkapnya dapat dibaca di harian Kompas edisi Jumat (10/1/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com