Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/01/2014, 14:17 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, survei Kompas mencatat hanya tiga partai yang tetap bertengger dengan dukungan di atas 10 persen responden hingga survei ketiga. Selebihnya, hanya Partai Nasdem dan Partai Hanura yang dukungannya konsisten memperlihatkan tren naik secara signifikan, meskipun belum menembus 10 persen.

Lonjakan luar biasa terpotret dari Partai Hanura, yang pada survei pertama hanya punya dukungan 0,5 persen, tetapi pada survei ketiga terus melaju hingga meraup 6,6 persen suara responden. Dukungan suara untuk partai ini juga konsisten dengan perolehan suara bagi ketua umumnya, Wiranto, sebagai figur calon presiden pilihan publik bila pemilu digelar hari ini.

Namun, Hanura tak sendirian mencatatkan tren peningkatan dukungan dari kategori partai dengan suara di bawah 10 persen. Meski tak seluar biasa Hanura, Partai Nasdem juga mencuat. Pada survei pertama, dukungan untuk partai yang didirikan Surya Paloh ini sudah mengantongi 3,5 persen suara meskipun baru pertama kali mengikuti pemilu.

Pada survei kedua, Nasdem mencatatkan kenaikan, dengan meraup 4,1 persen suara responden. Tak berhenti di sana, Nasdem justru seolah menambah laju mesin partai, dengan melompat lebih tinggi dan mendapatkan dukungan 6,9 persen responden pada survei ketiga.

Nasdem dan Hanura juga memiliki catatan unik terkait korelasi partai dan kandidat yang berpeluang mereka usung untuk pemilu presiden. Meski hasil akhir dukungan survei Hanura lebih rendah daripada Nasdem, tren peningkatan dukungan partai ini benar-benar sejalan dengan kandidat yang diusungnya. Pada survei ketiga, Wiranto juga dipilih oleh 6,6 persen responden.

Sementara Nasdem, meski mendapatkan dukungan suara lebih tinggi daripada Hanura dalam setiap periode survei, partai ini tak mampu mendorong elektabilitas Surya Paloh yang mereka dengungkan sebagai kandidat untuk pemilu presiden. Dalam survei ini, perolehan suara Paloh tetap berada di bawah 3 persen.

Terpuruk dan berfluktuasi

Bila Partai Demokrat harus "turun kelas" dari dukungan di atas 10 persen menjadi di bawah 10 persen dalam serial survei Kompas, enam partai harus menerima kenyataan harus berkutat dalam pusaran fluktuasi suara yang "segitu-segitu" saja.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada survei pertama meraup suara yang jauh lebih tinggi dari Hanura dan bahkan melebihi Nasdem, dengan 4,2 persen suara responden. Survei kedua pun mencatatkan tambahan dukungan untuk partai ini menjadi 5,7 persen.

Peningkatan suara PKB pada survei kedua seiring dengan dengungan figur-figur yang sedang mereka dekati untuk diusung sebagai calon presiden. Figur itu antara lain Rhoma Irama, Mahfud MD, dan Jusuf Kalla. Namun, dorongan itu seolah terhenti dan pada survei ketiga suara mereka justru menurun menjadi 5,1 persen.

Tren serupa terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Seperti PKB, partai "senior" ini mendapatkan dukungan suara lebih tinggi dibandingkan Nasdem, apalagi Hanura pada survei pertama, yakni 3,6 persen.

Kenaikan dukungan juga didapat PPP pada survei kedua, mencapai 4,8 persen suara responden. Lagi-lagi seperti PKB, suara PPP turun pada survei ketiga, lebih drastis bahkan, menyisakan dukungan 2,4 persen responden.

Fluktuasi partai menengah yang terpotret survei Kompas terjadi pula pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada survei pertama, partai ini masih mendapatkan dukungan responden di kisaran suara Nasdem dan PPP, yakni 3,3 persen.

Namun, hajaran beruntun kasus dugaan suap terkait kuota impor sapi langsung menyebabkan dukungan untuk PKS melorot ke posisi 2,2 persen, diwarnai pergantian presiden partai. Waktu berlalu, pada survei ketiga, PKS hanya bisa menambah dukungan 0,1 persen suara.

Tren naik tipis parpol menengah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com