Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Respons Keluhan soal Insentif Dokter Melalui Instagram Bu Ani

Kompas.com - 08/01/2014, 12:47 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespons kritikan dari para dokter dan kalangan medis mengenai insentif dokter yang dianggap kurang sesuai melalui akun Instagram Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Dalam beberapa hari terakhir, menurut Presiden, pihaknya dan Ibu Negara menerima cukup banyak masukan dari masyarakat mengenai insentif dokter seiring dengan diberlakukannya jaminan kesehatan nasional (JKN) per 1 Januari 2014.

“Kebetulan karena istri saya, Bu Ani, kebanjiran pesan dari berbagai kalangan, maka kemarin saya pikirnya, tolong sampaikan jawaban saya melalui Instagram Bu Ani supaya beliau para dokter dan kalangan medis mengetahui bahwa kita terus dan sedang bekerja,” kata Yudhoyono saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Rapat kabinet terbatas tersebut membahas implementasi Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan insentif dokter.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Keuangan Chatib Bisri, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan perwakilan Ikatan Dokter Indonesia.

Menurut Presiden, tanggapannya mengenai kritikan kalangan medis tersebut disampaikan melalui Instagram Ibu Negara pada Selasa (7/1/2014). Berikut tanggapan dalam Instagram Bu Ani yang dibacakan Presiden dalam sambutannya hari ini.

Teman-teman, saya menyampaikan pesan dari Pak SBY, selama 3 hari ini beliau mendengarkan semua aspirasi dan keluhan dari para dokter melalui Instagram ini yang langsung saya sampaikan kepada Pak SBY.

Selama tiga hari ini pula pak SBY berpikir untuk memastikan bahwa program JKN (BPJS Kesehatan) disamping bermanfaat bagi rakyat, utamanya saudara-saudara kita yang miskin dan tidak mampu, juga perlu memperhatikan kepatutan insentif untuk jasa dokter dan tenaga medis.

Intinya Pak SBY berpikir sesuai dengan kemampuan Anggaran Negara dan skim dari asuransi, insentif tersebut secara bertahap mesti ditingkatkan, sehingga menjadi tepat, layak, dan adil.

Sebagaimana teman-teman ketahui, sesuai dengan amanah Undang-Undang, program BPJS Kesehatan ini harus dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 ini. Sungguhpun demikian, Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam implementasinya, termasuk insentif para dokter dan tenaga medis yang lebih sesuai.

Rencananya, besok Pak SBY akan membahas bersama menteri terkait, Ketua BPJS Kesehatan, dan Pimpinan IDI.

Pak SBY mengirim salam kepada para dokter dan tenaga medis di seluruh Indonesia, termasuk yang bertugas di pedalaman dan daerah terpencil. Terima kasih atas masukan, aspirasi, dan perhatiannya."

Dalam rapat kabinet terbatas hari ini pemerintah akan mendengarkan masukan dari IDI untuk mengetahui lebih jauh permasalahan apa saja yang dihadapi para dokter dan tenaga medis.

“Demikian juga nanti ketua BPJS kesehatan bisa sampaikan pandangan dengan tujuan kita ingin program ini berjalan dengan baik untuk rakyat, kita juga memperhatikan kelayakan bagi para dokter dan tenaga medis. Kita bahas secara terbuka terus terang sambil mencari solusi dan tetap dalam batas kemampuan anggaran pemerintah saat ini. Insya Allah akan makin baik. Mari kita bahas nanti secara obyektif dengan niat dan tujuan yang baik,” tutur Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com