Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Konvensi Diminta Anulir Dahlan Iskan

Kompas.com - 07/01/2014, 19:44 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Jaringan Advokat Publik (JAP), Rahmat Sorialam Harahap, meminta Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat menganulir Dahlan Iskan sebagai bakal kandidat presiden. Pasalnya, Rahmat menduga Dahlan terlibat dalam tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan penggunaan uang negara sebesar Rp 37,6 triliun di PT PLN ketika menjabat sebagai direktur utama pada 2009-2010.

"Saya ingin menyampaikan kepada Komite Konvensi Demokrat agar benar-benar selektif memilih calon pemimpin dan meminta agar menganulir Dahlan Iskan," kata Rahmat di Kantor Sekretariat Konvensi Demokrat, Jakarta, Selasa (7/1/2014) sore.

Sebelumnya, Rahmat datang ke Sekretariat Konvensi Demokrat untuk melaporkan kasus tersebut. Rahmat mengaku mulai melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti atas tuduhannya pada Dahlan sejak tiga tahun lalu. Saat itu, ia merasa ada kejanggalan karena listrik di Sumatera Utara sering padam.

Rahmat menambahkan, dirinya memegang sejumlah bukti pendukung. Hal itu, di antaranya, adalah hasil audit BPK RI Nomor 30/Auditama.VII/PDTT/09/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu Sektor Hulu Listrik pada PT PLN.

Selain itu, dirinya juga mengklaim mendapat dukungan dari mantan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Menurutnya, Syamsul bersedia menjadi saksi jika diperlukan untuk memperkuat tuduhannya. Rahmat tiba di Sekretariat Konvensi Capres Demokrat pada Selasa sore, beberapa saat setelah acara temu media dengan kandidat konvensi selesai.

Menurutnya, saat tiba di Sekretariat Konvensi, hanya ada dua anggota komite, yaitu Hinca Panjaitan, dan Vera Febyanthy. Hinca dikatakannya menghindar, dan Vera sempat menemuinya sebentar. Pertemuan dengan komite akan dijadwalkan kembali sekitar Kamis atau Jumat pekan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com