Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti UI: PKS Belum Siap Jadi Partai Terbuka

Kompas.com - 07/01/2014, 17:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com — Peneliti Center for Election of Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, Imerinda Alamasari, menilai, Partai Keadilan Sejahtera sesungguhnya belum siap menjadi partai terbuka. Sifat kader PKS yang eksklusif dianggap tidak bisa menerima konsep partai terbuka yang ditawarkan para elite PKS.

"Mereka itu sebenarnya belum siap. Dia (Anis Matta) bilang partainya universal, tapi nyatanya melakukan dakwah yang terbatas, pengajian yang khusus seperti halaqoh, liqo. Apa iya mereka masuk ke pengajian ibu-ibu? Kan tidak. Jadi konsep terbuka hanya di tataran elite saja," ujar Imerinda seusai diskusi bersama dengan Presiden PKS Anis Matta di Kampus UI, Depok, Selasa (7/1/2014).

Imerinda mengatakan, PKS selama ini kuat karena kader internalnya merasa nyaman mempertahankan prinsip Islam yang eksklusif di partai itu. Dengan eksklusivitas itu, mesin partai PKS berhasil digerakkan secara militan oleh para kadernya.

Imerinda mengutip sebuah penelitian yang menunjukkan tingkat resistansi kader PKS terhadap konsep partai terbuka. "Coba saja dicek, berapa banyak kader PKS yang tersisa? Karena begitu non-Islam masuk, mereka merasa tidak lagi sejalan dengan PKS," lanjutnya.

Ia menambahkan, kepala daerah asal PKS justru menunjukkan eksklusivitasnya seperti yang dilakukan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Ia memberi contoh, Nur Mahmudi memperkenankan perumahan khusus Muslim menjamur di kawasan Depok seperti Mawar Residence, perumahan Tugu, dan perumahan Orchid. Imerinda pun pernah mengalami pengalaman pahit tidak diterima di perumahan khusus Muslim itu.

Di sisi lain, katanya, izin pembangunan gereja di kawasan Cinere dipersulit karena tidak adanya izin dari kelurahan dan wali kota. "Jadi PKS jangan mentang-mentang. PKS kalau di politik di mana letaknya? Dia (Anis Matta) bilang hanya 1/3 dari 1/3 kan, kecil banget. Masyarakat kita masih lebih besar penganut Islam tradisional seperti PKB dan PPP," ucap Imerinda.

Oleh karena itu, dia menilai PKS seharusnya menggunakan parameter internal untuk membesarkan partai. "Kalau PKS dibuka sedikit saja, akan banyak yang keluar. Seharusnya soliditas internal itu yang dijaga," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com