Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aneh kalau Menteri ESDM Tak Tahu Pertamina Naikkan Harga Elpiji

Kompas.com - 06/01/2014, 07:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ada yang aneh ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan ketidaktahuan atas langkah strategis korporasi Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kilogram. Ini mengingat dirjen-dirjen Kementerian ESDM menjabat komisaris di Pertamina.

Hal itu disampaikan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy saat dihubungi Minggu (5/1/2014) malam.

"Kalaupun Pertamina berlindung pada unsur kerugian negara adalah tidak tepat karena Pertamina 5 tahun terakhir membukukan keuntungan sebagai korporasi," ujar Romahurmuziy yang kerap disapa Romi.

Ia mengatakan, Pertamina mencatatkan laba bersih terbesar dalam sejarah pada 2012 sebesar Rp 25,89 triliun.

"BUMN itu bukan hanya mencari untung, tapi dia ada fungsi pelayanan hajat orang banyak. Jangan membandingkannya dengan swasta murni," ujar dia.

Romi mengatakan, meski kenaikan harga elpiji 12 kg sebagai barang nonsubsidi adalah sepenuhnya kewenangan Pertamina sebagai korporasi, kebijakan kenaikan harga gas elpiji 12 kg akan berdampak pada migrasi besar-besaran ke elpiji 3 kg, bagi pengguna elpiji 12 kg yang merasa tidak mampu. Akibatnya, elpiji 3 kg yang biasanya hanya digunakan masyarakat ekonomi lemah akan mengalami kenaikan.

"Kalau terjadi migrasi ini secara besar-besaran, dan itu pasti akan terjadi kalau keputusan kenaikan elpiji 3 kg terus dilakukan, maka itu akan menambah signifikan besaran subsidi gas dalam APBN," ujar Romi.

Dampak ini yang tampaknya tidak dipertimbangkan Pertamina sebelum mengambil putusan soal harga elpiji 12 kg sehingga Pertamina tidak bisa bersikap seolah negara dalam negara hanya atas dasar formalitas diberikannya kewenangan soal itu oleh Peraturan Menteri.

Romi menilai Pertamina tampaknya tidak mempertimbangkan kenaikan harga gas 3 kg sebagai dampak lanjutan dari dimulainya migrasi pengguna gas 12 kg ke 3 kg yang membuat gas 3 kg menjadi langka dan naik harganya.

"Di Indramayu sekarang elpiji 3 kg sudah Rp 25.000 per tabung dari Rp 17.000 per tabung, langka pula barangnya. Untuk itu, PPP meminta penundaan kenaikan harga elpiji 12 kg sampai dengan adanya perhitungan dampak migrasi ke 3 kg," kata Romi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com