Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Disebut Capres Paling Tak Diinginkan, Gerindra Tak Peduli

Kompas.com - 02/01/2014, 18:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra tidak menggubris hasil survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia yang merilis enam nama calon Presiden yang paling tidak diinginkan untuk maju. Di peringkat teratas adalah capres yang digadang Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Intinya kami tidak mempermasalahkan hasil survei tersebut. Kami juga bisa membuat 20 survei yang Pak Prabowo selalu di atas rankingnya kalau mau,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi saat dihubungi pada Kamis (2/1/2014).

Suhardi menilai, yang terpenting saat ini adalah kerja partai. Partai Gerindra, lanjutnya, juga memiliki survei. Namun, survei ini bukan menjadi satu-satunya ukuran dalam merancang strategi Gerindra menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Suhardi bahkan menuding survei yang dilakukan oleh lembaga lain bisa saja tidak lepas dari kepentingan sponsor pembuat survei. Pertanyaan yang diajukan ke responden pun, sebutnya, kemungkinan sudah diarahkan.

“Misalnya, ada survei yang paling merusak lingkungan siapa, kan bisa saja dicarikan alasan untuk mencari seseorang. Lalu pertanyaan itu menjurus kepada sesuatu yang tidak ada bukti sama sekali. Selanjutnya juga menonjolkan masalah HAM sehingga nanti arahnya bisa terkumpul bahwa pelanggaran itu adalah hal yang paling ditolak,” kata Suhardi.

Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia merilis hasil survei 61 pakar tentang kandidat calon presiden. Para pakar ini ternyata menolak enam nama untuk menjadi menjadi calon presiden di 2014. Tingkat penolakan yang paling tinggi ada pada Prabowo Subianto sebesar 20 persen. Setelahnya secara berturut-turut adalah Rhoma Irama (18 persen), Aburizal Bakrie (18 persen), Megawati Soekarnoputri (7 persen), Pramono Edhie Wibowo (3 persen), dan Wiranto (3 persen). Suhardi melihat dari sisi yang berbeda dari survei itu. Dia mengatakan, Prabowo boleh saja ditolak oleh 20 persen responden.

“Ini artinya, dia diterima oleh 80 persen sisanya,” tutur Suhardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com