Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Rahim Ibumu Tidak untuk Lahirkan Calon Koruptor

Kompas.com - 20/12/2013, 17:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat Anies Baswedan mengatakan, korupsi yang masif di Indonesia saat ini karena kurangnya kontribusi pihak keluarga.

Masih dalam suasana hari Ibu, Anies pun meminta agar para Ibu mengingatkan anak-anaknya untuk selalu menghindarkan diri dari perilaku korup.

"Di hari Ibu, saya mengajak para Ibu untuk mengingatkan anak-anaknya dan katakan bahwa rahim Ibumu tidak untuk melahirkan calon koruptor. Hargailah ibumu," ujar Anies saat berbicara dihadapan mahasiswa Universitas Islam Bandung, Jumat (20/12/2013).

Ia mengatakan, banyaknya koruptor yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat depresi dalam keluarga. Anies pun serius menilai perlunya bisnis konseling bagi keluarga koruptor.

Selain pihak keluarga, Anies juga meminta agar para civitas perguruan tinggi juga memberikan perhatian dalam penanaman nilai anti korupsi. Pasalnya, tak jarang pelaku korupsi justru memiliki pendidikan tinggi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, kata Anies, adalah dengan memberikan mata kuliah anti-korupsi di lingkungan kampus.

Lebih lanjut, ia berpendapat, perilaku korup terjadi karena tiga faktor yakni persoalan gaji, keserakahan, dan sistem.

"Perlu ada perbaikan sistem gaji dan penindakan hukum yang tegas," imbuh alumnus Universitas Gajah Mada ini.

Perilaku korup, kata Anis, harus segera dihentikan. Ia melihat saat ini, masyarakat cenderung sudah terbiasa korupsi. Ia membandingkan perilaku korup layaknya pelanggaran lalu lintas.

"Tadi pagi perjalanan saya dari Jakarta, lampu merah, tapi ada mobil yang maju terus. Merasa berdosa enggak? Kita hari ini melanggar hukum, semudah melanggar lalu lintas," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com