Kompas.com - 16/12/2013, 15:21 WIB
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto (dua kanan) bersama Jamintel Kejaksaan Agung Ajat Sudrajat (kanan), juru bicara KPK Johan Budi, dan seorang penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (15/12/2013). KPK menangkap tangan Kepala Kejaksaan Negeri Praya Lombok, Subri, sebagai pihak penerima suap, dan Lusita Ani Razak sebagai pemberi suap, dengan barang bukti uang senilai total Rp 113 Juta untuk pengurusan sertifikat lahan di kawasan Lombok Tengah.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto (dua kanan) bersama Jamintel Kejaksaan Agung Ajat Sudrajat (kanan), juru bicara KPK Johan Budi, dan seorang penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (15/12/2013). KPK menangkap tangan Kepala Kejaksaan Negeri Praya Lombok, Subri, sebagai pihak penerima suap, dan Lusita Ani Razak sebagai pemberi suap, dengan barang bukti uang senilai total Rp 113 Juta untuk pengurusan sertifikat lahan di kawasan Lombok Tengah.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjamin tak akan terjadi konflik kepentingan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus dugaan suap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, Lombok Tengah, Subri. Kejagung berjanji tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

"Oh tidak, tidak ada itu (konflik kepentingan). Kita sebagai penegak hukum akan selalu bersinergitas. Sama-sama ingin membangun," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Setia Untung Arimuliadi di Jakarta, Senin (16/12/2013).

Untung menambahkan, jika KPK membutuhkan bantuan untuk mengembangkan kasus dugaan suap Subri, maka Kejagung akan dengan senang hati membantunya. Bahkan menurutnya, penangkapan Subri di lombok bisa terealisasi karena kerjasama antara KPK dan Kejaksaan.

Oleh karena itu, konflik kepentingan seperti antara KPK dan Polri saat kasus korupsi simulator sim dengan tersangka Djoko Susilo beberapa waktu lalu tidak akan terjadi. Pasalnya, Kejagung tidak akan melindungi pihaknya yang terlibat korupsi.

"Tidak hanya Subri, siapapun yg melakukan pelanggaran baik Jaksa maupun pegawai pasti akan ditindak tegas," ujarnya.

Seperti diberitakan, KPK menangkap Subri dan seorang perempuan bernama Lusita di sebuah Hotel di kawasan Lombok. Keduanya ditangkap setelah diduga bertransaksi suap dengan barang bukti dalam bentuk dollar AS dan rupiah yang jika ditotal nilainya sekitar Rp 213 juta.

KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka suap terkait kepengurusan perkara pemalsuan sertifikat lahan di Lombok. Keduanya juga telah ditahan di Rutan KPK.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X