Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Desak Staf Wa Ode Jujur Beri Kesaksian

Kompas.com - 12/12/2013, 18:33 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Staf pribadi mantan anggota DPR RI Wa Ode Nurhayati, Sefa Yolanda, bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi alokasi Dana Penyesuian Infrastruktur Daerah (DPID) dengan terdakwa politisi Partai Golkar, Haris Andi Suharman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Saat memberi kesaksian, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berulang kali mendesak Sefa untuk jujur dan mengingatkan bahwa Sefa telah disumpah sebelum bersaksi. Jaksa mengatakan, kesaksian Sefa bertolak belakang dengan sejumlah saksi lain dari pegawai Bank Mandiri terkait transfer uang ke rekening Wa Ode.

"Tadi semua saksi menyatakan Saudara (Sefa) tidak bawa uang ke teller itu? Saudara sudah disumpah ya. Kami harap berkata jujur," kata Jaksa Rini Triningsih.

Mulanya, Jaksa menanyakan apakah Sefa pernah mentransfer Rp 1,5 miliar ke rekening Wa Ode. Sefa membenarkan hal tersebut. Namun, dia membantah uang itu diberikan oleh Haris. Sejak datang ke Bank Mandiri cabang DPR RI, Sefa mengaku telah menenteng uang dari Wa Ode itu.

"Uangnya dari Wa Ode," kata Sefa.

Sementara itu, pegawai Bank Mandiri, Gunawan, mengaku tak melihat Sefa datang membawa uang. Hal senada dikatakan teller Bank Mandiri, Daeng Lyra. "Sore hari Haris datang menarik uang Rp 1,5 miliar. Kemudian Sefa datang," kata Lyra.

Sefa mengatakan, dia pernah lebih dari satu kali diminta Wa Ode mentransfer uang. Namun, Sefa mengaku tak tahu keperluan Wa Ode terkait uang tersebut. Sefa juga menegaskan dirinya telah memberi keterangan dengan benar di persidangan.

Seperti diketahui, Haris didakwa menyuap Rp 6,250 miliar kepada politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode yang saat itu menjabat anggota DPR RI. Uang itu agar Wa Ode selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR mengusahakan wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com