Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Dukung Mahfud MD Jadi Cawapres Ical

Kompas.com - 11/12/2013, 17:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mendukung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjadi pendamping Aburizal "Ical" Bakrie dalam pemilihan presiden tahun depan. Akbar menilai Mahfud memiliki kualifikasi yang cukup untuk diusung Golkar menjadi calon wakil presiden Ical.

Akbar menuturkan, nama Mahfud MD telah sering muncul dalam berbagai pembahasan calon wakil presiden di internal Golkar. Pengalaman Mahfud yang pernah bertugas di eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi nilai lebih dari figur lain yang telah lebih dulu digadang-gadang akan mendampingi Ical di 2014.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Mantan Ketua MK Mahfud MD

"Mahfud salah satu yang disebut di internal Golkar, menurut saya dia memiliki persyaratan yang cukup untuk menduduki posisi cawapres," kata Akbar, saat dijumpai dalam sebuah seminar politik kebangsaan, di Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2013).

Bahkan lebih jauh, Akbar mengungkapkan bahwa Mahfud MD merupakan salah satu figur ideal untuk menjadi calon wakil presiden dari semua partai. Selain berpengalaman, Mahfud juga diyakininya cukup populer dan memiliki integritas dalam penegakan hukum serta upaya pemberantasan korupsi.

Meski demikian, Akbar belum dapat memastikan keputusan Golkar pada calon wakil presiden yang akan mendampingi Ical. Semua itu baru terungkap setelah hasil pemilihan legislatif diketahui dan menjadi wewenang penuh Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Mahfud itu sudah teruji, tapi keputusannya lihat nanti setelah pileg. Bisa saja kita koalisi kalau tidak dapat 20 persen kursi (di DPR)," pungkasnya.

Seperti diberitakan, sampai saat ini ada beberapa tokoh yang sempat dikaitkan akan menjadi calon wakil presiden Ical. Selain Mahfud, ada nama Dahlan Iskan, dan Pramono Edhie Wibowo. Golkar akan mencari calon wakil presiden di 2014 yang dapat menutup kekurangan Ical. Diharapkan, calon wakil presiden itu berasal dari etnis dengan populasi terbanyak, atau memiliki latar belakang militer.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Pusat Data Nasional Diserang Hacker, DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Turunan UU PDP

Pusat Data Nasional Diserang Hacker, DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Turunan UU PDP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com