Charta Politika: Publik Masih Ingin Pilkada Langsung

Kompas.com - 05/12/2013, 16:18 WIB
Pengamat Charta Politika Yunarto Widjaja di Jakarta Media Center, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (6/3/2012). KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Pengamat Charta Politika Yunarto Widjaja di Jakarta Media Center, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil telepolling Charta Politika Indonesia, mayoritas responden menginginkan pelaksanaan pemilu kepala daerah (pemilukada) tetap dilaksanakan secara langsung. Sebanyak 74 persen responden menginginkan hal itu.

Hasil lain dari telepolling, hanya 17 persen yang menginginkan pemilukada melalui DPRD. Sebanyak 4,5 persen tidak mempermasalahkan apakah dipilih secara langsung atau melalui DPRD dan 3,5 persen tidak menjawab.

Hasil telepolling itu dipaparkan Direktur Charta Politika Indonesia Yunarto Widjaya di Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Yunarto menjelaskan, telepolling itu digelar untuk menyikapi usulan draf Rancangan Undang-Undang Pilkada dari Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Salah satu pasal dalam draf RUU itu adalah mekanisme pemilukada melalui DPRD seperti masa Orde Baru.

"Temuan ini jelas bagaimana respons masyarakat. Mayoritas responden masih ingin pemilukada dipilih secara langsung oleh masyarakat," kata Yunarto.

Yunarto mengatakan, telepolling dilakukan terhadap warga di 9 kota besar, yakni Medan, Palembang, Jakarta Timur, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Telepolling dilakukan pada 18-24 November 2013 dengan mengambil 600 responden yang tersebar proporsional.

Menurut Yunarto, argumentasi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, agar pilkada kembali ke DPRD, bisa dibantah. Jika alasan pemilukada langsung menimbulkan konflik horizontal, berdasarkan data, konflik horizontal malah cenderung menurun.

Berdasarkan data Kemendagri, pada tahun 2011 terdapat 115 pemilukada dengan konflik di 8 daerah. Tahun 2012, ada 77 pemilukada dengan konflik di 6 daerah. Terakhir di 2013, sudah ada 149 pemilukada dan belum ada konflik.

"Data ini berbanding terbalik dengan argumen Mendagri," kata Yunarto.

Yunarto menambahkan, jika pemilukada diusulkan dikembalikan ke DPRD lantaran berbiaya tinggi, seharusnya masalah itu diatasi dengan membuat aturan ketat mengenai dana kampanye.

"Sebaiknya cara untuk mengurangi biaya politik dan menekan politik uang adalah membatasinya melalui aturan yang ketat dan menghukum berat bila ada yang melanggar," kata Yunarto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Nasional
Cerita Dirjen Dukcapil Klarifikasi Soal Kewarganegaraan dan Paspor AS Bupati Sabu Raijua Terpilih...

Cerita Dirjen Dukcapil Klarifikasi Soal Kewarganegaraan dan Paspor AS Bupati Sabu Raijua Terpilih...

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Mobil Rolls-Royce hingga Belasan Jam Tangan Mewah Jimmy Sutopo

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Mobil Rolls-Royce hingga Belasan Jam Tangan Mewah Jimmy Sutopo

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Pengangguran di Indonesia Saat Ini Hampir 10 Juta

Jokowi Sebut Jumlah Pengangguran di Indonesia Saat Ini Hampir 10 Juta

Nasional
Wapres Pastikan Nilai Uang yang Diwakafkan Akan Terjaga

Wapres Pastikan Nilai Uang yang Diwakafkan Akan Terjaga

Nasional
Lembaga Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif Lawan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Lembaga Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif Lawan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Dukcapil: Paspor AS Milik Bupati Sabu Raijua Terpilih, Orient Riwu Kedaluwarsa

Dukcapil: Paspor AS Milik Bupati Sabu Raijua Terpilih, Orient Riwu Kedaluwarsa

Nasional
Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Nasional
KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

Nasional
Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Nasional
Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Nasional
[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

Nasional
Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Nasional
Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Nasional
BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X