Charta Politika: Publik Masih Ingin Pilkada Langsung

Kompas.com - 05/12/2013, 16:18 WIB
Pengamat Charta Politika Yunarto Widjaja di Jakarta Media Center, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (6/3/2012). KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Pengamat Charta Politika Yunarto Widjaja di Jakarta Media Center, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil telepolling Charta Politika Indonesia, mayoritas responden menginginkan pelaksanaan pemilu kepala daerah (pemilukada) tetap dilaksanakan secara langsung. Sebanyak 74 persen responden menginginkan hal itu.

Hasil lain dari telepolling, hanya 17 persen yang menginginkan pemilukada melalui DPRD. Sebanyak 4,5 persen tidak mempermasalahkan apakah dipilih secara langsung atau melalui DPRD dan 3,5 persen tidak menjawab.

Hasil telepolling itu dipaparkan Direktur Charta Politika Indonesia Yunarto Widjaya di Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Yunarto menjelaskan, telepolling itu digelar untuk menyikapi usulan draf Rancangan Undang-Undang Pilkada dari Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Salah satu pasal dalam draf RUU itu adalah mekanisme pemilukada melalui DPRD seperti masa Orde Baru.

"Temuan ini jelas bagaimana respons masyarakat. Mayoritas responden masih ingin pemilukada dipilih secara langsung oleh masyarakat," kata Yunarto.

Yunarto mengatakan, telepolling dilakukan terhadap warga di 9 kota besar, yakni Medan, Palembang, Jakarta Timur, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Telepolling dilakukan pada 18-24 November 2013 dengan mengambil 600 responden yang tersebar proporsional.

Menurut Yunarto, argumentasi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, agar pilkada kembali ke DPRD, bisa dibantah. Jika alasan pemilukada langsung menimbulkan konflik horizontal, berdasarkan data, konflik horizontal malah cenderung menurun.

Berdasarkan data Kemendagri, pada tahun 2011 terdapat 115 pemilukada dengan konflik di 8 daerah. Tahun 2012, ada 77 pemilukada dengan konflik di 6 daerah. Terakhir di 2013, sudah ada 149 pemilukada dan belum ada konflik.

"Data ini berbanding terbalik dengan argumen Mendagri," kata Yunarto.

Yunarto menambahkan, jika pemilukada diusulkan dikembalikan ke DPRD lantaran berbiaya tinggi, seharusnya masalah itu diatasi dengan membuat aturan ketat mengenai dana kampanye.

"Sebaiknya cara untuk mengurangi biaya politik dan menekan politik uang adalah membatasinya melalui aturan yang ketat dan menghukum berat bila ada yang melanggar," kata Yunarto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

Nasional
Sidang Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Sidang Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

Nasional
Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Nasional
DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Nasional
Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X