Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Demokrat Disebut Tak Meriah, Komite Siapkan Tiga Acara Besar

Kompas.com - 04/12/2013, 20:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dikritik lantaran tak mampu menarik perhatian masyarakat. Isu pendanaan yang macet pun sempat muncul di antara persoalan yang ada.

Untuk memeriahkan perhelatan Konvensi, Komite Konvensi sudah menyiapkan tiga acara besar yang akan mulai dilakukan pada pertengahan Desember hingga Januari mendatang.

Apa saja konsep yang disiapkan Komite Konvensi?

Juru Bicara Komite Konvensi Capres Partai Demokrat, Rully Charis, menyampaikan, pada pertengahan Desember ini akan ada diskusi terbuka antarpeserta dengan masyarakat umum yang akan difasilitasi oleh Komite di Kantor Komite, Jalan Pattiunus, Jakarta Selatan.

Setiap diskusi, kata Rully, akan diikuti masyarakat dengan berbagai latar belakang profesi. Di sini, 11 peserta konvensi akan memaparkan visi dan misinya.

“Pertengahan bulan Desember ini juga, survei pertama akan dimulai,” ujar Rully saat dihubungi pada Rabu (4/12/2013).

Komite telah menunjuk tiga lembaga survei yang akan memulai pengambilan sampel. Hasilnya akan diperoleh pada awal Januari 2013. Menurut Rully, hasil survei ini akan diselaraskan dengan rencana program Komite Konvensi lima bulan berikutnya.

“Awal Mei kita sudah memperoleh 1 nama pemenang Konvensi,” ucap Rully.

Pada bulan Januari, Rully mengatakan, Komite juga akan melaksanakan debat kandidat hingga bulan April 2014. Debat akan dilaksanakan di 10 kota, terdiri dari tiga kota di Sumatera, empat kota di Jawa, dan tiga kota di Indonesia Timur.

“Debat ini formatnya terbuka, fleksibel, dan melibatkan masyarakat umum dan panelis yang akan ditunjuk komite tentunya berasal dari unsur komite, akademisi, maupun tokoh setempat. Formatnya tidak akan kaku, mengarah pada debat terbuka namun dengan aturan debat konten yang terstruktur, sistematis, dan mengarah pada solusi,” imbuh Rully.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com