Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Urbaningrum: KPK Cari Kesalahan Anas

Kompas.com - 03/12/2013, 21:33 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali membantah dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Menurut Anas, Komisi Pemberantasan Korupsi hanya mencari-cari kesalahannya.

"Sejak sebelum jadi tersangka, saya sudah tegaskan tidak ada persoalan Anas dengan proyek Hambalang. Sampai kapan pun saya yakini betul tidak terima gratifikasi," kata Anas saat berkunjung di Kantor Tribun, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Anas mengatakan, jika dirinya disangka menerima gratifikasi mobil Toyota Harrier, ia yakin tidak akan dinyatakan bersalah di pengadilan. Ia mengaku memiliki dokumen atau faktur pembelian Harrier.

Mobil itu, kata dia, dibeli dari M Nazaruddin pada 12 September 2009 atau sebelum menjadi anggota DPR. Ia dilantik menjadi anggota DPR pada 1 Oktober 2009. Anas mengaku menyerahkan uang Rp 200 juta kepada Nazaruddin sebagai uang muka.

"Sisanya ditalangin Nazaruddin dulu, baru saya cicil. Cicilan belum habis, mobil dijual dan laku Rp 500 juta. Uang itu full dikembalikan ke Nazaruddin untuk menutupi cicilan. Kalau sama uang DP jumlahnya Rp 775 juta. Harga Harrier waktu dibeli Rp 650 jutaan. Malah ada lebih. Jadi Harrier itu dibeli, bukan dikasih. Nanti kita buktikan," kata Anas.

Anas menyakini KPK hanya mencari-cari kesalahannya dengan mengaitkan peristiwa Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Anas mengaku tak tahu soal aliran dana dalam pemenangan dirinya sebagai Ketum Demokrat.

Pendiri Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia itu lalu menyinggung kesalahan jaksa penuntut umum KPK ketika menyusun dakwaan, tepatnya ketika merinci aliran uang yang disebut untuk Anas. Padahal, kata dia, KPK selama ini tidak pernah salah menyusun dakwaan.

"Kenapa KPK pas (menyusun dakwaan terkait) Anas, salah? Menurut dakwaan, uang itu dari Teuku Bagus, melalui Munadi Herlambang, kepada Indrajaja, Ketut Darmawan, atas permintaan Muchayat. Terus, apa hubungannya dengan Anas? Kok maksain banget," kata Anas.

Seperti diberitakan, Anas disangka menerima uang Rp 2,21 miliar dari proyek Hambalang. Uang itu, kata jaksa, digunakan antara lain untuk membayar hotel, sewa mobil para pendukung Anas, membeli handphone BlackBerry, jamuan para tamu, dan hiburan.

Namun, ketika merinci penyerahan uang, tidak dijelaskan transaksi Rp 200 juta dalam dakwaan. Menurut KPK, hal itu hanya kesalahan teknis, yakni kurang kata "di antaranya".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com