Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fenomena Jokowi, Oligarki Parpol Harus Dipecahkan

Kompas.com - 01/12/2013, 17:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menilai, fenomena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang selalu memenangi berbagai survei calon presiden merupakan fenomena retaknya oligarki partai politik. Hal tersebut disampaikan Philips saat merilis hasil survei CSIS yang menunjukkan elektabilitas Jokowi menang telak dengan angka 34,7 persen.

"Survei ini menunjukkan telah retaknya oligarki partai-partai politik yang selama ini mereka anut," kata Philips di Jakarta, Minggu (1/12/2013).

Philips mengatakan, Jokowi bukanlah bagian dari oligarki politik PDI Perjuangan. Jokowi tak punya posisi ataupun jabatan penting di dalam oligarki PDI-P.

"Jokowi bukan pemilik, bukan ketua umum, juga bukan bendahara umum. Jokowi bukan siapa-siapa di PDI-P," kata Philips.

Namun, dengan posisinya yang tidak strategis tersebut, kata dia, Jokowi berhasil menggebrak menjadi capres yang diidolakan masyarakat. Jokowi selalu memenangi survei capres melawan tokoh-tokoh yang memiliki jabatan penting di parpol, mulai dari ketua umum hingga pemilik partai.

"Jokowi bisa mengalahkan tokoh yang berada di pusat oligarki partainya seperti Prabowo (pendiri, Ketua Dewan Pembina Gerindra), Megawati (Ketum PDIP), Wiranto (pendiri, Ketum Hanura)," ujar dia.

Oleh karena itu, lanjut Philips, sangat egois dan tak adil, jika Jokowi yang sudah diinginkan rakyat, namun tidak dicapreskan oleh PDI-P. Menurutnya, terdapat sistem yang salah apabila masyarakat bisa memilih secara bebas dan demokratis dalam pemilu, namun parpol hanya berkutat dalam sistem oligarki ketika memilih capres.

Selain Jokowi, menurutnya, tanda-tanda retaknya oligarki elit partai juga terlihat dalam Konvensi Capres Partai Demokrat. Konvensi tersebut, walaupun sedikit, namun telah memberi ruang bagi kemunculan tokoh di luar elit Demokrat.

Philips berharap, kedepan keretakan oligarki politik harus terus didorong hingga benar-benar pecah. Dengan begitu, parpol tidak lagi hanya terpaku dengan tokoh elit yang ada dalam oligarki mereka. Elit parpol bakal mencari tokoh-tokoh alternatif yang didukung oleh arus bawah seperti Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com