Sebelum Jatuhkan Sanksi kepada Azliani, Ombudsman Diminta Lapor ke DPR

Kompas.com - 27/11/2013, 22:40 WIB
Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini Agus (kanan) menerima pengaduan dari korban dan keluarga korban penghilangan paksa yang diwakili Kontras, dan Ikohi di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (18/3/2013).   KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini Agus (kanan) menerima pengaduan dari korban dan keluarga korban penghilangan paksa yang diwakili Kontras, dan Ikohi di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (18/3/2013).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Ombudsman Republik Indonesia diminta melapor ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat sebelum menjatuhkan sanksi kepada Azliani Agus, Wakil Ketua Ombudsman RI yang diduga melakukan penamparan petugas bandara Sultan Syarif Kasim II pada 28 Oktober lalu. Komisi II DPR berdalih ingin mencermati proses penelusuran kasus tersebut oleh Majelis Kehormatan Ombudsman RI.

“ORI (Ombudsman RI) diminta untuk segera melaporkan hal-hal yang dimaksud sebelum penjatuhan sanksi dilakukan. Supaya ada pembicaraan lagi dengan Komisi II DPR,” ujar Ketua Komisi II Agun Gunanjar saat membacakan hasil rapat dengan Ombudsman RI, Rabu (27/11/2013).

Sebelumnya, sikap Ombudsman yang membatasi wewenang administratif Azliani mengundang kecaman sejumlah anggota Komisi II DPR. Hampir seluruh fraksi menyatakan bahwa hal tersebut terlalu terburu-buru lantaran majelis kehormatan belum mengeluarkan keputusan. Ombudsman berdalih bahwa keputusan itu dilakukan karena majelis tidak bisa mengeluarkan keputusan lantaran Azliani, yang juga mantan anggota Komisi II, tengah menjalani pemeriksaan.

Agun meminta agar Ombudsman tidak terlalu memaksakan diri mengambil keputusan terhadap Azliani pada tanggal 30 November 2013. Setelah didesak DPR, Ombudsman pun menuruti permintaan itu, dan akhirnya menunda jadwal pengambilan keputusan terhadap Azliani menjadi 30 hari terhitung dari hari ini.

“Tidak usah dipaksakan karena menurut hemat kami kasus ini akan menjadi pintu masuk komprehensif untuk eksistensi ke depan,” ujar Agun.

Agun membantah pihaknya tengah berusaha mengintervensi Ombudsman RI. Menurutnya, Komisi II DPR tidak masuk pada hal substansi kasusnya. Namun, kata Agun, Ombudsman berusaha menjaga agar proses penelusuran kasus Azliani ini komprehensif. Dia meminta agar majelis kehormatan melengkapi pengusutan kasus Azliani dengan penambahan keterangan dari pihak Angkasa Pura dan Garuda Indonesia.

Hendra Nurtjahjo, anggota Ombudsman RI yang juga menjadi anggota majelis kehormatan dalam kasus Azliani, mengatakan, permintaan Komisi II DPR untuk memeriksa kedua pihak itu sebenarnya sudah dilakukan. Bahkan, sebut Hendra, proses pemeriksaan saksi hingga korban sudah dilakukan semuanya.

Saat ini, majelis kehormatan tengah menyusun pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Azliani. Dari seluruh bukti dan keterangan yang berhasil dihimpun majelis kehormatan, Hendra menuturkan, pihaknya sudah mendapatkan temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran etika yang dilakukan Azliani. Namun, setelah desakan DPR, Ombudsman pun akhrinya membatalkan penjatuhan sanksi itu.

“Sebenarnya besok juga sudah ada rumusan (keputusan). Tapi disepakati di sini, akhirnya diundur sampai kira-kira bulan Desember,” ucap Hendra.

Hendra menyatakan, meski nantinya harus melapor kepada Komisi II DPR sebelum menjatuhkan keputusan, dia memastikan Ombudsman akan tetap berusaha netral dan independen. “Hasil konsultasi dengan Komisi II tidak akan bisa mengubah keputusan kami,” pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X