Sebelum Jatuhkan Sanksi kepada Azliani, Ombudsman Diminta Lapor ke DPR

Kompas.com - 27/11/2013, 22:40 WIB
Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini Agus (kanan) menerima pengaduan dari korban dan keluarga korban penghilangan paksa yang diwakili Kontras, dan Ikohi di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (18/3/2013).   KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini Agus (kanan) menerima pengaduan dari korban dan keluarga korban penghilangan paksa yang diwakili Kontras, dan Ikohi di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (18/3/2013).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Ombudsman Republik Indonesia diminta melapor ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat sebelum menjatuhkan sanksi kepada Azliani Agus, Wakil Ketua Ombudsman RI yang diduga melakukan penamparan petugas bandara Sultan Syarif Kasim II pada 28 Oktober lalu. Komisi II DPR berdalih ingin mencermati proses penelusuran kasus tersebut oleh Majelis Kehormatan Ombudsman RI.

“ORI (Ombudsman RI) diminta untuk segera melaporkan hal-hal yang dimaksud sebelum penjatuhan sanksi dilakukan. Supaya ada pembicaraan lagi dengan Komisi II DPR,” ujar Ketua Komisi II Agun Gunanjar saat membacakan hasil rapat dengan Ombudsman RI, Rabu (27/11/2013).

Sebelumnya, sikap Ombudsman yang membatasi wewenang administratif Azliani mengundang kecaman sejumlah anggota Komisi II DPR. Hampir seluruh fraksi menyatakan bahwa hal tersebut terlalu terburu-buru lantaran majelis kehormatan belum mengeluarkan keputusan. Ombudsman berdalih bahwa keputusan itu dilakukan karena majelis tidak bisa mengeluarkan keputusan lantaran Azliani, yang juga mantan anggota Komisi II, tengah menjalani pemeriksaan.

Agun meminta agar Ombudsman tidak terlalu memaksakan diri mengambil keputusan terhadap Azliani pada tanggal 30 November 2013. Setelah didesak DPR, Ombudsman pun menuruti permintaan itu, dan akhirnya menunda jadwal pengambilan keputusan terhadap Azliani menjadi 30 hari terhitung dari hari ini.

“Tidak usah dipaksakan karena menurut hemat kami kasus ini akan menjadi pintu masuk komprehensif untuk eksistensi ke depan,” ujar Agun.

Agun membantah pihaknya tengah berusaha mengintervensi Ombudsman RI. Menurutnya, Komisi II DPR tidak masuk pada hal substansi kasusnya. Namun, kata Agun, Ombudsman berusaha menjaga agar proses penelusuran kasus Azliani ini komprehensif. Dia meminta agar majelis kehormatan melengkapi pengusutan kasus Azliani dengan penambahan keterangan dari pihak Angkasa Pura dan Garuda Indonesia.

Hendra Nurtjahjo, anggota Ombudsman RI yang juga menjadi anggota majelis kehormatan dalam kasus Azliani, mengatakan, permintaan Komisi II DPR untuk memeriksa kedua pihak itu sebenarnya sudah dilakukan. Bahkan, sebut Hendra, proses pemeriksaan saksi hingga korban sudah dilakukan semuanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini, majelis kehormatan tengah menyusun pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Azliani. Dari seluruh bukti dan keterangan yang berhasil dihimpun majelis kehormatan, Hendra menuturkan, pihaknya sudah mendapatkan temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran etika yang dilakukan Azliani. Namun, setelah desakan DPR, Ombudsman pun akhrinya membatalkan penjatuhan sanksi itu.

“Sebenarnya besok juga sudah ada rumusan (keputusan). Tapi disepakati di sini, akhirnya diundur sampai kira-kira bulan Desember,” ucap Hendra.

Hendra menyatakan, meski nantinya harus melapor kepada Komisi II DPR sebelum menjatuhkan keputusan, dia memastikan Ombudsman akan tetap berusaha netral dan independen. “Hasil konsultasi dengan Komisi II tidak akan bisa mengubah keputusan kami,” pungkasnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berbisik, Lulung Ucapkan Terima Kasih ke Zulkifli Hasan yang Menjenguknya

Berbisik, Lulung Ucapkan Terima Kasih ke Zulkifli Hasan yang Menjenguknya

Nasional
Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

Nasional
Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda

Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda

Nasional
Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Nasional
Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Nasional
Cegah Penularan Lebih Dini, Satgas Covid-19 Gencarkan 4 Tahap Penelusuran Kontak

Cegah Penularan Lebih Dini, Satgas Covid-19 Gencarkan 4 Tahap Penelusuran Kontak

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 63 dan 64

Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 63 dan 64

Nasional
Waspada Omicron, Pemerintah Perketat Testing dan Tracing Pelaku Perjalanan Internasional

Waspada Omicron, Pemerintah Perketat Testing dan Tracing Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Nasional
Jika Gabung Parpol, Ridwan Kamil Dinilai Tak Otomatis Jadi Capres

Jika Gabung Parpol, Ridwan Kamil Dinilai Tak Otomatis Jadi Capres

Nasional
Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi

Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi

Nasional
Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Nasional
Masyarakat Diharapkan Bantu Beri Informasi Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu

Masyarakat Diharapkan Bantu Beri Informasi Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Nasional
Kapolda-Kapolres Diminta Bisa Redam Isu di Wilayah, Cegah Peristiwa Jadi Berita Viral

Kapolda-Kapolres Diminta Bisa Redam Isu di Wilayah, Cegah Peristiwa Jadi Berita Viral

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.