Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LIPI: 71 Persen Masyarakat Indonesia Dukung Demokrasi

Kompas.com - 25/11/2013, 18:02 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survei terhadap persepsi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa 71 persen masyarakat menganggap bahwa sistem demokrasi cocok bagi Indonesia.

"Kita ingin membaca persepsi publik tentang apa itu demokrasi. Dari survei tersebut terlihat 71 persen masyarakat mendukung demokrasi, " ujar koordinator tim peneliti, Wawan Ichwanuddin di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Berdasarkan survei tersebut, 71 persen masyarakat menilai bahwa sistem demokrasi cocok bagi Indonesia. Sementara 11 persen responden berpikir sebaliknya. Dan sisanya yaitu 18 persen menjawab tidak tahu.

Selain itu, survei tersebut juga menemukan sekitar 58 persen responden setuju bahwa demokrasi dengan segala kelemahannya masih lebih baik dibandingkan  bentuk pemerintahan lainnya. Sementara responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 22 persen. "Sisanya 20 persen menjawab tidak tahu," ucapnya.

Survei yang diselenggarakan selama kurun waktu 10-31 Mei itu dilakukan secara nasional dengan menjaring 1.799 responden yang tersebar di 90 desa/keluruhan di 31 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sekitar 95 persen dengan ambang kesalahan (margin of error) sekitar 2,31 persen.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden dengan menggunakan kuesioner berstruktur. Responden sepenuhnya dipilih secara acak bertingkat (multi-stage random sampling). Strata responden dipilih secara proporsional di masing-masing provinsi, dasar wilayah tinggal 50:50 (perkotaan dan pedesaan), dan komposisi gender 50:50 (pria dan wanita).

Di tempat yang sama, Sri Budi Eko Wardhani, pengajar ilmu politik Universitas Indonesia selaku pembahas survei mengkritisi survei yang dilakukan secara kuantitatif tersebut. Menurutnya, pertanyaan tentang demokrasi dalam survei tersebut seharusnya dilakukan secara lebih mendalam.

"Mestinya (peneliti) harus keluar dari pandangan demokrasi yang formalistik dan masuk pada pendekatan demokrasi substantif dengan operasional yang lebih terukur," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com