Polri: Peretas Situs Australia Belum Tentu Orang Indonesia

Kompas.com - 22/11/2013, 14:36 WIB
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Peretas situs resmi The Reserve Bank of Australia dan Australian Federal Police yang mengaku sebagai kelompok Anonymous Indonesia belum tentu benar-benar orang Indonesia. Bisa saja hal itu hanya klaim.

"Kalau mengatasnamakan orang Indonesia, belum tentu orang Indonesia. Jadi ini harus diteliti dulu mulai dari pusat datanya, caranya meretas seperti apa, kemudian ditelusuri lagi sehingga kami belum bisa memastikan apakah itu orang Indonesia," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto di Mabes Polri, Jakarta seperti dikutip Antara, Jumat (22/11/2013).

Menurut jenderal bintang satu itu, peretas atau "hacker" pastinya adalah orang yang benar-benar menguasai masalah teknologi informasi sehingga tidak mungkin menggunakan identitas asli mereka. "Tidak mungkin mereka meretas menggunakan identitas asli, itu pasti 'hacker' yang jujur alias bodoh," katanya.

Arief menjelaskan, dalam direktoratnya ada bagian khusus yang menangani masalah kejahatan dunia maya (cyber crime). Dalam penanganan kasus perestasan, hal pertama yang harus dilihat adalah lokasi "data center" atau pusat data.

Dalam kasus peretasan sejumlah situs pemerintahan Australia, penegakan hukum dilakukan di lokasi kejadian sesuai dengan yurisdiksi penegak hukum setempat.

"Dilihat juga bagaimana cara meretasnya, apakah diretas dengan metode DOS, DDoS, atau 'device' (alat). Baru kemudian dicari pelakunya yang dipastikan oleh 'IP address'," katanya.

Setelah ditemukan "IP address" pun, lanjut Arief, belum tentu bisa dipastikan yang bersangkutan benar orang Indonesia atau berada di Indonesia karena banyaknya perangkat lunak (software) yang digunakan untuk memanipulasi.

Sebelumnya ,Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku belum mendapatkan kejelasan informasi terkait peretasan situs resmi The Reserve Bank of Australia (RBA) dan Australian Federal Police (AFP) yang diduga dilakukan kelompok Anonymous Indonesia.

"Sejauh ini kami belum mendapatkan fakta-fakta seperti itu. Hanya kabar-kabar saja," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring selepas rapat tertutup dengan sejumlah jajaran direksi operator telekomunikasi di Jakarta Kamis kemarin.

Kegiatan peretasan yang datang dari dalam negeri, menurut Tifatul, melanggar Undang-undang No 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan melanggar hubungan internasional dalam ketentuan Konvensi Ruang Siber (convention on cyberspace).

Dugaan serangan kelompok yang menyebut diri mereka Anonymous Indonesia terhadap RBA dan AFP terjadi menyusul penyadapan sejumlah pejabat publik Indonesia oleh Australia dan Amerika Serikat.

Radio Australia melaporkan peretas yang mengaku anggota kelompok Anonymous Indonesia menyatakan bertanggung jawab atas serangan cyber terhadap website Kepolisian Federal Australia (AFP), dan website Bank Sentral Australia (RBA).

"ABC mencoba mengakses website AFP, www.afp.gov.au, Kamis (21/11/2013) Pukul 12:00 siang waktu Melbourne, namun tidak bisa terbuka. Tapi website RBA di www.rba.gov.au tampaknya tidak mengalami masalah," tulis Radio Australia di situs Internet mereka.

Kepolisian Federal Australia maupun Bank Sentral Australia, seperti disebut dalam laporan Radio Australia, menyatakan situs Internet mereka memang mengalami serangan pada Rabu (20/11/) malam. Tapi, kedua institusi Australia itu menjamin tidak ada informasi sensitif yang berhasil diperoleh oleh para peretas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Buya Syafii Maarif: Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pejuang Pendidikan

Profil Buya Syafii Maarif: Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pejuang Pendidikan

Nasional
Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Diduga Terlibat ISIS sejak 2019

Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Diduga Terlibat ISIS sejak 2019

Nasional
Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

Nasional
Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Nasional
Ada Spanduk Dukungan Maju pada Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Ganggu Saya dengan Isu Capres!

Ada Spanduk Dukungan Maju pada Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Ganggu Saya dengan Isu Capres!

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

Nasional
Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

Nasional
PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

Nasional
Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Nasional
KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

Nasional
Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Nasional
MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

Nasional
KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.