Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boediono Disebut Pelaku Utama Penetapan FPJP Century

Kompas.com - 20/11/2013, 15:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Ichsanuddin Noorsy menilai bahwa Wakil Presiden Boediono yang ketika itu merupakan Gubernur Bank Indonesia adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk Bank Century. Pemberian FPJP kepada Bank Century itu kini disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Ketika diserahkan dalam rangka FPJP, maka pengambilan kebijakan itu adalah gubernur BI, karena gubernur BI mengubah dua. Pertama, dia mengubah PBI (peraturan BI), yang kedua, kemudian berdasarkan PBI itu, dia memberikan FPJP,” kata Ichsanuddin di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Pada hari ini, KPK memeriksanya sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan korupsi penetapan kebijakan FPJP Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Menurut Ichsanuddin, sedianya Boediono dianggap bersama-sama mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemberian FPJP kepada Bank Century. Adapun Budi sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

“Tapi kemudian ketika dinyatakan sebagai ditalangi dengan bailout Rp 6,7 triliun, gubernur BI bukan pelaku utama, dia cuma turut serta melakukan. Di FPJP dia pelaku utama, bersama dengan BM (Budi Mulya), begitu terseretnya Boediono dan Budi Mulya,” lanjut Ichsanuddin.

Dia juga menilai bahwa permasalahan utama dalam kasus Century adalah bagaimana BI menetapkan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Ichsanuddin mengatakan, BI yang memegang posisi kunci dalam hal ini. Menurutnya, penyelamatan Bank Century telah melanggar prosedur dan prinsip kehati-hatian.

“Ketika BI menyatakan ini gagal, ini berdampak sistemik, basisnya apa? Kemudian kenapa berubah-ubah surat berharga dari dikatakan lancar hanya dalam hitungan tiga hari dikatakan macet, itu artinya tidak ada cut off, berubah-ubah. Ketiga yang paling menarik adalah ketiadaan neraca harian yang merujuk pada kondisi membaik dan memburuk, kemudian perubahan surat berharga dari lancar menjadi macet, ketiga yang paling menarik adalah bagaimana perubahan CAR tadi yang harusnya dipenuhi kaya gitu, lalu berubah terus menerus sampai dengan hitungan di Februari 2009,” tuturnya.

Dia juga menilai jika ada motif-motif tertentu yang mendasari penyelamatan Bank Centry. Mengenai motif penyelamatannya dan apa kepentingan yang melatarbelakangi pemberian FPJP kepada Bank Century, Ichsanuddin menilai KPK yang harus mengungkap hal tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat ke MK soal Usia Calon Kepala Daerah, 2 Mahasiswa Ini Minta Jokowi Dipanggil

Gugat ke MK soal Usia Calon Kepala Daerah, 2 Mahasiswa Ini Minta Jokowi Dipanggil

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Bersikap Tegas dan Tak Blunder

Satgas Judi "Online" Diharap Bersikap Tegas dan Tak Blunder

Nasional
PPATK: Ada Uang Terkait Judi 'Online' Mengalir ke 20 Negara, Mayoritas di Asia Tenggara

PPATK: Ada Uang Terkait Judi "Online" Mengalir ke 20 Negara, Mayoritas di Asia Tenggara

Nasional
LPSK Belum Lindungi Saksi dan Keluarga Korban Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon'

LPSK Belum Lindungi Saksi dan Keluarga Korban Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Pemerintah Bakal Dapat Daging Kurban dari Mekkah, Akan Dibagikan untuk Atasi 'Stunting'

Pemerintah Bakal Dapat Daging Kurban dari Mekkah, Akan Dibagikan untuk Atasi "Stunting"

Nasional
KPU Beri Isyarat Ikuti Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah

KPU Beri Isyarat Ikuti Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Anies Sumbang Sapi Kurban ke PKS, HNW: Bukan karena Pilkada Jakarta

Anies Sumbang Sapi Kurban ke PKS, HNW: Bukan karena Pilkada Jakarta

Nasional
Putusan Pelawanan KPK atas Bebasnya Gazalba Saleh Dibacakan 2 Juli

Putusan Pelawanan KPK atas Bebasnya Gazalba Saleh Dibacakan 2 Juli

Nasional
Surya Paloh dan Prananda Paloh Berkurban 2 Ekor Sapi untuk PMI di Malaysia

Surya Paloh dan Prananda Paloh Berkurban 2 Ekor Sapi untuk PMI di Malaysia

Nasional
MKD Dianggap Aneh, Hanya Tegur Anggota DPR yang Diduga Berjudi 'Online'

MKD Dianggap Aneh, Hanya Tegur Anggota DPR yang Diduga Berjudi "Online"

Nasional
Tak Masalah Kerja Sama PDI-P Usung Anies pada Pilkada, PKS: Pilpres Sudah Selesai

Tak Masalah Kerja Sama PDI-P Usung Anies pada Pilkada, PKS: Pilpres Sudah Selesai

Nasional
Presiden PKS Sebut Anies Tak Perlu Dites untuk Maju Pilkada DKI 2024

Presiden PKS Sebut Anies Tak Perlu Dites untuk Maju Pilkada DKI 2024

Nasional
KPU Verifikasi Faktual KTP Dukungan Calon Nonpartai mulai 21 Juni

KPU Verifikasi Faktual KTP Dukungan Calon Nonpartai mulai 21 Juni

Nasional
PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

Nasional
Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com