Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Abbott Sungguh Keterlaluan!

Kompas.com - 20/11/2013, 11:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengecam sikap yang ditunjukkan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tidak mau meminta maaf atas aksi penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah orang dekat SBY lainnya. Demokrat mengingatkan akan persahabatan warga Australia dan Indonesia yang terjalin selama ini.

“Seorang PM Abbott sungguh keterlaluan, tidak memahami bahwa jutaan orang Australia sesungguhnya sangat bersahabat dengan masyarakat Indonesia. Bahkan sebagian menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Didi menuturkan, Abbot seharusnya memahami ini dan meminta maaf secara kesatria. Permintaan maaf Abbott, sebut Didi, bisa mendinginkan hubungan kedua negara yang kini tegang karena kasus penyadapan tersebut. “Janganlah gara-gara hanya satu orang Abbott membuat tidak enak jutaan warga Australia yang sesungguhnya sangat bersahabat dengan masyarakat Indonesia,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Terkait sikap Abbott ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan Abbott yang tidak memberi klarifikasi dan tidak mau meminta maaf terkait informasi penyadapan terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat Indonesia oleh Australia. "Presiden menyayangkan atas sikap dari PM Australia yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini (penyadapan)," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha.

Tony sempat menyatakan di hadapan parlemen Australia bahwa dia tidak akan meminta maaf kepada Indonesia. Tony beralasan sudah menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan nasional di atas segalanya. Ia justru menegaskan bahwa hubungan dengan Indonesia tetap dekat dan kuat walau ada tuduhan kegiatan spionase yang memicu kemarahan Pemerintah Indonesia.

Julian mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak bisa menerima tindakan penyadapan dengan alasan apa pun. Untuk itu, nota protes kepada Australia telah disampaikan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. Selain itu, Dubes RI untuk Australia juga telah ditarik.

Presiden SBY, tambah dia, menginstruksikan Kemenlu untuk tetap meminta penjelasan dari Australia. Masyarakat Indonesia perlu mendapat penjelasan yang jelas atas isu tersebut. Hingga pagi tadi, kata Julian, belum ada komunikasi antara Presiden SBY dan PM Australia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com