Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Usulkan Polisi Masuk Ruang Sidang MK

Kompas.com - 15/11/2013, 19:56 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis

MALANG, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengusulkan agar standar operasional prosedur (SOP) yang selama ini diterapkan di MK diperbaiki. Hal itu untuk mengantisipasi kericuhan saat sidang putusan.

"Langkah awal untuk menyelamatkan MK, SOP yang selama ini diterapkan harus diperbaiki. Usul saya, polisi harus sudah bisa berada di dalam ruang sidang. Kalau dulu polisi tidak bisa ada di ruang sidang, sekarang harus dibolehkan untuk pengamanan," kata Mahfud MD saat ditemui Kompas.com seusai menghadiri ceramah dan dialog interaktif di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Jumat (15/11/2013).

Masyarakat, kata Mahfud, diharapkan tidak menyamaratakan semua hakim konstitusi bahwa mereka semua korup. "Hakim di MK itu tidak semua korup. Banyak juga yang bersih," katanya.

Sementara itu, Mahfud menilai bahwa kericuhan di MK itu karena masyarakat sudah tidak percaya ke MK terkait kasus penangkapan Akil Mochtar. "Soal putusannya soal Maluku menurut saya sudah tepat," katanya.

Mahfud menambahkan, permainan suap atau pemerasan memang bisa dilakukan seorang hakim. Misalnya, sidang putusan dilaksanakan minggu depan, kata Mahfud, seorang hakim bisa menghubungi pemenang perkara.

"Hakim bisa memeras jika sidangnya mau menang. Tetapi, memeras itu bisa juga dilakukan secara berjemaah," katanya.

Mahfud berpendapat, MK harus mau diperbaiki secara internal. "Tidak ada lagi negosiasi politik. Setiap hakim di MK harus diuji dulu. Tidak baik jika melalui negosiasi politik," katanya.

Seperti diberitakan, sidang putusan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang Provinsi Maluku di MK berlangsung ricuh, Kamis (14/11/2013). Massa yang diduga berasal dari salah satu pasangan calon gubernur mengubrak-abrik ruang sidang pleno MK. Saat sidang pembacaan putusan, massa berteriak-teriak. Saat itu majelis hakim memutuskan menolak gugatan pemohon.

Massa kemudian melemparkan kursi-kursi pengunjung dan merusak properti milik MK. Sesaat kemudian, massa masuk ke ruang sidang pleno dan mengacaukan sidang. Karena situasi kacau, majelis hakim menunda sidang dan meninggalkan ruangan sidang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com