Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Soekarwo Harus Taati Capres Hasil Konvensi

Kompas.com - 13/11/2013, 17:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua meminta agar Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie beretika dalam mencari pasangan calon wakil presidennya. Max mengingatkan bahwa Gubernur Jawa Timur Soekarno yang menjadi kandidat cawapres Ical masih merupakan kader Partai Demokrat.

"Saya kira Pak Ical harus punya etika bagaimana mempunyai pendamping. Kalau Demokrat format yang sekarang terjadi adalah konvensi, dan ini harus dipatuhi semua kader, termasuk Soekarwo," ujar Max saat dihubungi Rabu (13/11/2013).

Max menjelaskan bahwa Partai Golkar sejauh ini tidak menjalin komunikasi secara kepartaian dengan Partai Demokrat sehingga, pendekatan terhadap Soekarwo, sebut Max, lebih kepada individu.

"Ini jadi sangat tergantung kepada Pak Soekarwo. Kalau dia sampai mau, dia harus lepas atribut Partai Demokrat," ujarnya.

Max menduga Ical sengaja mengembuskan wacana mendekati Soekarwo untuk meraup suara di Jawa Timur. "Kami tahu Pakde Karwo itu jadi sasaran empuk karena banyak pendukungnya di Jawa Timur. Kami juga tidak akan lihat hitam dan putih," ucapnya.

Rapat Pimpinan Nasional kelima Partai Golkar yang akan dilakukan pada akhir November 2013 ini akan membahas calon wakil presiden untuk Ical. Pembahasan cawapres akan menjadi agenda tambahan rapimnas yang difokuskan membahas strategi pemenangan Pemilihan Legislatif 2014.

Beberapa pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar mengemukakan sejumlah nama kepala daerah yang dianggap layak menjadi pendamping Ical. Beberapa di antaranya yakni Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang diusung DPD Golkar Jawa Timur, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X yang diusulkan DPD Golkar DIY, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang diajukan DPD Golkar di beberapa wilayah Indonesia tengah dan timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com