Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TB Simatupang, Jenderal Intelek dan Teguh Pendirian

Kompas.com - 09/11/2013, 17:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dimulai dari keinginannnya mematahkan mitos yang ditanamkan oleh gurunya saat bersekolah di AMS Jakarta, TB Simatupang pun bertekad bulat untuk mewujudkan negara Indonesia dan militer yang bersatu.

Sang guru, seorang keturunan Belanda, menanamkan kepada Simatupang dan siswa pribumi lain bahwa Indonesia tidak mungkin bersatu dan memiliki angkatan perang untuk merdeka.

Kisahnya ia abadikan dalam tulisan "Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos: Menelusuri Makna Pengalaman Seorang Prajurit Generasi Pembebas Bagi Masa Depan Masyarakat, Bangsa dan Negara" yang diterbitkan bersama oleh harian umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan, di Jakarta, tahun 1991.

TB Simatupang menyelesaikan pendidikan di HIS Simatupang dan kemudian melanjutkan pendidikan MULO ke Tarutung, hingga tamat 1937. Tak hanya sampai di situ, putra daerah tersebut itu mengejar cita-citanya dengan melanjutkan pendidikan di AMS Jakarta dan tamat tahun 1940.

Ia juga menjadi salah satu pribumi yang mencicipi pendididikan kemiliteran Belanda, Koninklije Militaire Academie (KMA), di Bandung, hingga tahun 1942, sebuah pendidikan kemiliteran yang ia butuhkan untuk mewujudkan militer Indonesia yang lebih baik.

TB Simatupang ikut bergerilya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia menjadi penasihat militer delegasi RI dalam perundingan-perundingan yang menghasilkan Perjanjian Renville.

Ia aktif dalam perundingan lanjutannya di Kaliurang, 24 kilometer di utara Yogya, serta menjadi salah satu perwira yang hadir dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda.

Lelaki kelahiran Sidikalang, Sumatera Utara, 28 Januari 1920, itu telah menjadi Letnan Jenderal pada usia 30 tahun saat menjabat Kepala Staf Angkatan Perang pada 1950 - 1954.

Ia memilih pensiun dini dari militer dengan jabatan terakhir Penasihat Militer Departemen Pertahanan dan berpangkat Letnan Jenderal pada usia 39 tahun, setelah merasa tidak dapat lagi bekerja sama dengan Presiden Soekarno. Hal itu dituliskannya dalam bukunya "Iman Kristen dan Pancasila" terbitan BPK Gunung Mulia tahun 1984.

TB Simatupang kemudian melayani gereja. Ia pun pernah menjadi ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Dewan Gereja-gereja se-Asia dan Ketua Dewan Gereja-gereja sedunia.

Jenderal itu mengabadikan pengalamannya dan pengetahuannya melalui tulisan yang tersebar baik dalam bentuk buku maupun artikel dan pidato, hingga maut menjemputnya pada 1 Januari 1990.

Karya-karyanya di antaranya, Soal-soal Politik Militer di Indonesia (1956), Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit selama Perang Kemerdekaan (1960), Tugas Kristen dalam Revolusi (1967), Capita Selecta Masalah Hankam (1967), Pengetahuan Militer Umum (1968), Pengantar Ilmu Perang di Indonesia (1969), Dari Revolusi ke Pembangunan (1987), dan Peranan Angkatan Perang dalam Negara Pancasila yang Membangun (1980).

Atas jasa-jasanya tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nama Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional bersama Dr Radjiman Wedyodiningrat dan Lambertus Nicodemus Palar yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Kini, nama TB SImatupang tak hanya diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta, tetapi juga sebagai pahlawan nasional, sejajar dengan dwitunggal proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno dan Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com