Priyo: Ada Permainan Makelar dalam Amnesti TKI di Arab

Kompas.com - 08/11/2013, 22:20 WIB
Para imigran ilegal dan ReutersPara imigran ilegal dan "overstayers", termasuk ribuan WNI, berbondong-bondong mendatangi kantor-kantor imigrasi di berbagai kota Arab Saudi setelah masa amnesti yang diberikan pemerintah negeri itu habis pada Minggu (3/11/2013).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, proses amnesti bagi para tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi alias ilegal dimanfaatkan oleh pejabat Arab Saudi maupun orang Indonesia untuk meraup untung dari WNI. 

“Kebanyakan dari mereka adalah korban dari permainan di Arab Saudi,” ujar Priyo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Saat berkunjung ke Arab Saudi, Priyo mengetahui bahwa proses amnesti terhadap para TKI tidak berjalan mulus. Masa amnesti, kata Priyo, justru dijadikan bisnis bagi para pejabat Arab Saudi dan makelar yang merupakan orang Indonesia.

Untuk melengkapi seluruh dokumen selama masa amnesti, kata Priyo, ribuan TKI dimintai sejumlah uang meski Pemerintah Arab Saudi sudah menyatakan kepengurusan dokumen tanpa biaya.

“Di sana rumit karena ada permainan di bawah meja, antara makelar-makelar orang Indonesia di sana dengan pejabat Arab Saudi setempat,” kata Priyo.

Dia menganjurkan agar Duta Besar Arab Saudi mulai menata sistem keimigrasiannya. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, juga perlu mendapatkan penjelasan dari konsulat jenderal setempat. “Sikap pemerintah sekarang ini belum maksimal,” katanya.

Selama masa amnesti berlangsung, tercatat baru 15.571 orang yang mendapatkan dokumen ketenagakerjaan. Sisanya sebanyak 73.656 orang TKI belum mendapat dokumen, baik ketenagakerjaan maupun exit permit untuk pulang ke Tanah Air. Mereka yang tak berdokumen ini akan terancam dirazia petugas Arab Saudi.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI memastikan Pemerintah Arab Saudi tidak akan melakukan razia ke rumah-rumah, tetapi ke tempat-tempat usaha, seperti restoran, tempat potong rambut, apotek, dan kios-kios dagang lainnya.

Apabila WNI terkena razia, maka akan dikumpulkan di tempat tahanan imigrasi yang dapat menampung 50.000 orang. Dari tempat itu, mereka akan dideportasi ke negara asal termasuk ke Indonesia secara bertahap. KJRI setempat juga sudah mengimbau kepada semua TKI untuk tidak keluar rumah sementara waktu ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X