Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/11/2013, 21:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menilai aksi para peretas (hacker) asal Indonesia yang menyerang ratusan situs Australia adalah hal yang tak bisa dihindari di dunia maya. Bahkan Priyo mengatakan, jika Indonesia diserang dengan cara penyadapan, bisa saja 1.000 hacker itu dikumpulkan untuk beraksi dan menyerang balik.

“Perang dunia maya tidak bisa dihindarkan. Saya tak bisa salahkan hacker. Kalau instrumen resmi saja disadap, maka tidak bisa dihindarkan akan muncul hacker. Bahkan Indonesia kalau dihajar, bisa saja kumpulkan 1.000 hacker itu,” ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Jumat (8/11/2013).

Menurut politisi Partai Golkar ini, Indonesia memiliki banyak talenta di dunia teknologi informasi. Hanya saja, mereka bergerak sendiri-sendiri. Jika mereka disatukan untuk satu tujuan, Priyo yakin Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang kuat.

Lebih lanjut, Priyo menuturkan, persoalan penyadapan adalah hal yang sensitif. Penyadapan, kata Priyo, tidak pernah dibenarkan dalam hubungan internasional. “Sebenarnya hal yang lumrah negara melakukan penyadapan, tapi kalau tidak ketahuan. Ketika itu terungkap, maka akan menjadi suatu aib yang memalukan,” ucap Priyo.

Priyo menilai Indonesia harus bersikap tegas. Dia pun mendukung upaya untuk mengklarifikasi langsung ke pembocor rahasian intelijen Amerika Serikat, Edward Snowden, yang mengungkap skandal penyadapan AS dan para sekutunya itu. Namun, Priyo melihat membangun kontak antara Indonesia dan Snowden cukup sulit karena keberadaan mantan pegawai National Security Agency (NSA) itu di Rusia masih misterius.

“Tapi kalau Snowden bersedia memberikan keterangan, saya rasa Indonesia akan memberikan karpet merah. Hanya saya ingin mengingatkan bisa saja Snowden itu mendramatisasi, bisa juga ada kebenarannya,” kata Priyo.

Diberitakan sebelumnya, badan intelijen AS diketahui menyadap komunikasi negara-negara sekutu mereka di Eropa. AS juga disebut menyadap komunikasi Pemerintah Indonesia. Australia juga diberitakan melakukan hal yang sama terhadap Indonesia.

Laporan terbaru yang diturunkan laman harian Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) pada Kamis (31/10/2013) dini hari waktu setempat, atau Rabu malam WIB, menyebutkan, kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut menjadi lokasi penyadapan sinyal elektronik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com