Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapikan Daftar Pemilih, KPU Gelar Rapat dengan KPU Provinsi

Kompas.com - 03/11/2013, 18:28 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikukuh akan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) esok Senin (4/11/2013). Untuk merapikan dan merekapitulasi data pemilih menjelang ditetapkan, KPU menggelar rapat koordinasi dengan 33 satuan kerja KPU tingkat provinsi, Minggu (3/11/2013) sore.

"Mudah-mudahan (DPT) ditetapkan besok. Untuk itu, sekarang seluruh KPU provinsi melaporkan DPT di wilayahnya dan hasil temuan dalam proses pemutakhiran yang dilakukannya," ujar Komisioner KPU Arief Budiman di sela-sela rapat koordinasi di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu sore.

Hingga berita ini dilaporkan, Arief mengatakan, sudah 27 satuan kerja KPU provinsi menghadiri rapat. Sisanya, kata dia, masih dalam perjalanan menuju Gedung KPU.

Arief mengklaim, dari beberapa anggota KPU beberapa provinsi yang telah melaporkan DPT, daftar pemilih di daerah yang bersangkutan telah bersih dan siap ditetapkan. "Sudah. Beberapa yang sudah lapor sudah siap," kata Arief.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, KPU masih berketetapan menetapkan daftar pemilih tetap sesuai jadwal yang disepakati terdahulu, yaitu, Senin (4/11/2013) esok. Sikap tersebut diambil meski masih banyak tuntutan penetapan DPT dari DPR dan partai politik.

"Sampai hari ini, kami masih tetap pada jadwal penetapan besok," ujar Hadar.

Dia mengatakan, pihaknya tidak menyangkal bahwasanya masih ada persoalan terkait nomor induk kependudukan (NIK). Soal pemberian NIK kepada pemilih tersebut, kata Hadar, akan diputuskan berdasarkan konsultasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri.

"Apa NIK harus ada sebelum penetapan atau bisa dibereskan setelah penetapan. Kami akan tanyakan pada Bawaslu dan pemerintah. Yang bisa beri pendapat Bawaslu," lanjut Hadar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com