Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Punya Wewenang Mutlak, KPU Diminta Segera Tetapkan DPT

Kompas.com - 03/11/2013, 14:19 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Peludem) Titi Anggraini mengatakan, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) merupakan otoritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepenuhnya. Karena itu, KPU diminta segera menetapkan DPT, tepat waktu meski Komisi II DPR dan partai politik (parpol) terus meminta penundaan.

"Tekanan untuk menunda dari Komisi II DPR dan parpol sangat kuat. Meskipun demikian, otoritas penetapan DPT ada di KPU. Sikap Perludem, DPT tetap ditetapkan besok, Senin (4/11/2013) saja," kata Titi dalam paparan media di Jakarta, Minggu (3/11/2013).

Dia mengatakan, kekhawatiran parpol dan DPR terkait ada penduduk yang tidak tercantum dalam DPT sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. UU tersebut menyebutkan, warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak memiliki identitas penduduk atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih dimasukkan dalam daftar pemilih khusus.

"Masih ada kesempatan untuk mengakomodir pemilih yang tidak tertampung dengan memfasilitasinya di daftar pemilih khusus," kata Titi.

Hanya, kata dia, pascapenetapan DPT, KPU harus terus melakukan pembersihan data pemilih yang ada. Selain itu, ia juga meminta KPU tetap menyisir pemilih di lapangan untuk memastikannya mendapat hak pilih.

"Kami juga mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengoptimalkan kinerjanya dalam mengawasi daftar pemilih sampai hari H pemungutan suara," kata dia.

Desakan untuk kembali menunda penetapan DPT kembali mengemuka pada rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan parpol peserta Pemilu 2014, Kamis (31/10/2013) lalu.

"PDI Perjuangan tidak segan-segan untuk meminta penetapan DPT diundur. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kerawanan pada Pemilu 2014," ujar pengurus PDI Perjuangan Abidin Fikri.

Permintaan yang sama disampaikan anggota Komisi II dari fraksi PDI Perjuangan di DPR Arif Wibowo. Wakil Ketua Komisi II DPR itu mendukung penundaan penetapan DPT demi akurasi data pemilih untuk Pemilu 2014.

"Tidak akan berpengaruh jika kemudian ditambah waktu karena satu kebutuhan demi akurasi daftar pemilih yang berkualitas," kata Arif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com