Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Punya Wewenang Mutlak, KPU Diminta Segera Tetapkan DPT

Kompas.com - 03/11/2013, 14:19 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Peludem) Titi Anggraini mengatakan, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) merupakan otoritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepenuhnya. Karena itu, KPU diminta segera menetapkan DPT, tepat waktu meski Komisi II DPR dan partai politik (parpol) terus meminta penundaan.

"Tekanan untuk menunda dari Komisi II DPR dan parpol sangat kuat. Meskipun demikian, otoritas penetapan DPT ada di KPU. Sikap Perludem, DPT tetap ditetapkan besok, Senin (4/11/2013) saja," kata Titi dalam paparan media di Jakarta, Minggu (3/11/2013).

Dia mengatakan, kekhawatiran parpol dan DPR terkait ada penduduk yang tidak tercantum dalam DPT sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. UU tersebut menyebutkan, warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak memiliki identitas penduduk atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih dimasukkan dalam daftar pemilih khusus.

"Masih ada kesempatan untuk mengakomodir pemilih yang tidak tertampung dengan memfasilitasinya di daftar pemilih khusus," kata Titi.

Hanya, kata dia, pascapenetapan DPT, KPU harus terus melakukan pembersihan data pemilih yang ada. Selain itu, ia juga meminta KPU tetap menyisir pemilih di lapangan untuk memastikannya mendapat hak pilih.

"Kami juga mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengoptimalkan kinerjanya dalam mengawasi daftar pemilih sampai hari H pemungutan suara," kata dia.

Desakan untuk kembali menunda penetapan DPT kembali mengemuka pada rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan parpol peserta Pemilu 2014, Kamis (31/10/2013) lalu.

"PDI Perjuangan tidak segan-segan untuk meminta penetapan DPT diundur. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kerawanan pada Pemilu 2014," ujar pengurus PDI Perjuangan Abidin Fikri.

Permintaan yang sama disampaikan anggota Komisi II dari fraksi PDI Perjuangan di DPR Arif Wibowo. Wakil Ketua Komisi II DPR itu mendukung penundaan penetapan DPT demi akurasi data pemilih untuk Pemilu 2014.

"Tidak akan berpengaruh jika kemudian ditambah waktu karena satu kebutuhan demi akurasi daftar pemilih yang berkualitas," kata Arif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com