Kompas.com - 31/10/2013, 05:48 WIB
Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva (tengah) didampingi sejumlah Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono (kiri ke kanan) dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar (kanan) memberikan keterangan terkait penangkapan Akil Mochtar, Rabu (2/10/2013). KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZESWakil Ketua MK Hamdan Zoelva (tengah) didampingi sejumlah Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono (kiri ke kanan) dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar (kanan) memberikan keterangan terkait penangkapan Akil Mochtar, Rabu (2/10/2013).
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) segera membentuk Dewan Etik Hakim MK yang bersifat permanen, Rabu (30/10/2013). MK menegaskan pembentukan dewan ini sama sekali bukan bentuk perlawanan atas penerbitan Peraturan Presiden Pengganti UU (Perppu) 1 Tahun 2013 tentang MK.

“Ini bukan perlawanan terhadap Perppu. Tapi (aturan) untuk mengisi kekosongan, karena Perppu tidak menentukan bagaimana mekanisme kerja dari majelis kehormatan, apakah hanya akan mengadili pelanggaran berat atau setiap hari mengawasi perilaku Hakim Konstitusi,” kata Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva dalam paparan media di Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

Hamdan mengatakan, pembentukan Dewan Etik adalah untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi. “Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi, menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi," sebut dia.

Payung hukum pembentukan Dewan Etik adalah Peraturan MK (PMK) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik MK. Peraturan ini juga mengatur mekanisme dewan dan kewenangan yang dimilikinya. 

Dewan etik, kata Hamdan, merupakan lembaga yang bersifat independen. Nantinya, kata Hamdan, dewan akan beranggotakan tokoh-tokoh di luar organisasi MK, sedangkan panitia seleksi yang akan memilih anggota Dewan Etik adalah orang luar MK tetapi dipilih MK. "Panselnya adalah pansel yang diangkat oleh MK seluruhnya dari tokoh-tokoh di luar MK," ujar Hamdan.

Anggota Dewan Etik, sebut Hamdan, adalah mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat yang dinilai memiliki kredibilitas, dan akademisi senior. Adapun pansel Dewan Etik saat ini adalah mantan hakim konstitusi Leica Marzuki, Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, dan Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra.

Pembentukan Dewan Etik diputuskan setelah penangkapan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan penerimaan suap terkait penanganan sengketa pilkada di MK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Nasional
Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Nasional
Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Nasional
Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Nasional
Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

Nasional
4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Nasional
Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Nasional
Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.