Kompas.com - 31/10/2013, 05:48 WIB
Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva (tengah) didampingi sejumlah Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono (kiri ke kanan) dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar (kanan) memberikan keterangan terkait penangkapan Akil Mochtar, Rabu (2/10/2013). KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZESWakil Ketua MK Hamdan Zoelva (tengah) didampingi sejumlah Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono (kiri ke kanan) dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar (kanan) memberikan keterangan terkait penangkapan Akil Mochtar, Rabu (2/10/2013).
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) segera membentuk Dewan Etik Hakim MK yang bersifat permanen, Rabu (30/10/2013). MK menegaskan pembentukan dewan ini sama sekali bukan bentuk perlawanan atas penerbitan Peraturan Presiden Pengganti UU (Perppu) 1 Tahun 2013 tentang MK.

“Ini bukan perlawanan terhadap Perppu. Tapi (aturan) untuk mengisi kekosongan, karena Perppu tidak menentukan bagaimana mekanisme kerja dari majelis kehormatan, apakah hanya akan mengadili pelanggaran berat atau setiap hari mengawasi perilaku Hakim Konstitusi,” kata Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva dalam paparan media di Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

Hamdan mengatakan, pembentukan Dewan Etik adalah untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi. “Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi, menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi," sebut dia.

Payung hukum pembentukan Dewan Etik adalah Peraturan MK (PMK) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik MK. Peraturan ini juga mengatur mekanisme dewan dan kewenangan yang dimilikinya. 

Dewan etik, kata Hamdan, merupakan lembaga yang bersifat independen. Nantinya, kata Hamdan, dewan akan beranggotakan tokoh-tokoh di luar organisasi MK, sedangkan panitia seleksi yang akan memilih anggota Dewan Etik adalah orang luar MK tetapi dipilih MK. "Panselnya adalah pansel yang diangkat oleh MK seluruhnya dari tokoh-tokoh di luar MK," ujar Hamdan.

Anggota Dewan Etik, sebut Hamdan, adalah mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat yang dinilai memiliki kredibilitas, dan akademisi senior. Adapun pansel Dewan Etik saat ini adalah mantan hakim konstitusi Leica Marzuki, Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, dan Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra.

Pembentukan Dewan Etik diputuskan setelah penangkapan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan penerimaan suap terkait penanganan sengketa pilkada di MK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Nasional
Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Nasional
UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

Nasional
Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Nasional
Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Nasional
UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

Nasional
Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Nasional
Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Nasional
UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.