Kompas.com - 26/10/2013, 12:56 WIB
Ketua Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pada wartawan mengenai Konvensi PD di Jakarta, Minggu (7/7/2013). Dalam kesempatan tersebut SBY menerangkan mengenai pokok-pokok ketentuan konvensi PD yang akan diselenggarakan usai Pemilu Legislatif. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pada wartawan mengenai Konvensi PD di Jakarta, Minggu (7/7/2013). Dalam kesempatan tersebut SBY menerangkan mengenai pokok-pokok ketentuan konvensi PD yang akan diselenggarakan usai Pemilu Legislatif.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyinggung serangan dari berbagai pihak yang diarahkan kepada partainya terkait kasus korupsi. SBY tidak terima partainya disebut partai korup.

Hal itu disinggung SBY ketika membuka acara Temu Kader dan Perayaan HUT Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2013).

Awalnya, SBY mengatakan bahwa Demokrat tetap ingin bebas korupsi. Karena itu, lanjutnya, Demokrat menindak dan membersihkan semua kadernya yang terlibat korupsi. Menurutnya, Demokrat mendukung penuh pemberantasan korupsi oleh seluruh lembaga penegak hukum.

"Meskipun pahit, meskipun sedih, Demokrat tidak melindungi kadernya yang melakukan kejahatan dan tindak pidana korupsi. Demokrat manakala ada kader yang salah tidak mau menuding ke sana kemari, katakan itu pesanan politik, katakan konspirasi, salahkan penegak hukum, dan sebagainya. Tidak pernah," kata SBY.

Namun, tambah SBY, akibat langkah tersebut Demokrat malah dianggap partai korup.

"Camkan baik-baik. Yang berbenah diri, membantu penegak hukum malah dianggap partai salah, yang jelek, yang korup. Selama 2,5 tahun partai kita diserang dan dihabisi lawan politik dan sejumlah media massa," kata SBY.

"Pertanyaan saya tolong dijawab dengan jujur. Benarkah hanya Demokrat yang kadernya melakukan korupsi? Apakah pihak-pihak lain semuanya bersih dan tidak ada yang korupsi? Mengapa jika kader Demokrat yang salah lalu habisinya tidak kepalang, sementara yang lain aman-aman saja," tanya SBY. Untuk setiap pertanyaan SBY, kader berseru, "Tidak."

Presiden RI itu menambahkan,

"Adilkah cara-cara seperti itu? Apakah sikap dan cara tebang pilih, tidak adil itu baik untuk pemberantasan korupsi ke depan? Apakah pihak-pihak yang menutupi dan lindungi kadernya yang melakukan korupsi juga baik? Mengapa justru Demokrat yang berani ambil risiko malah dianggap partai yang korup?" kata SBY.

Pernyataan SBY itu langsung direspons jajaran pengurus Demokrat dari seluruh Indonesia yang disebut berjumlah sekitar 10.000 orang. Mereka berteriak-teriak hingga suasana ruang pertemuan menjadi riuh. Beberapa kali SBY mesti menenangkan mereka sebelum melanjutkan pernyataan.

Seperti diketahui, Demokrat diserang berbagai pihak setelah para elite partainya terjerat kasus korupsi. Terakhir, Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ketika itu, Anas menjabat Ketum Demokrat.

Rentetan kasus yang menjerat kader Demokrat membuat elektabilitas Demokrat merosot. Hasil survei berbagai lembaga survei menunjukkan elektabilitas Demokrat di bawah 10 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X