Kompas.com - 26/10/2013, 12:56 WIB
Ketua Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pada wartawan mengenai Konvensi PD di Jakarta, Minggu (7/7/2013). Dalam kesempatan tersebut SBY menerangkan mengenai pokok-pokok ketentuan konvensi PD yang akan diselenggarakan usai Pemilu Legislatif. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pada wartawan mengenai Konvensi PD di Jakarta, Minggu (7/7/2013). Dalam kesempatan tersebut SBY menerangkan mengenai pokok-pokok ketentuan konvensi PD yang akan diselenggarakan usai Pemilu Legislatif.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyinggung serangan dari berbagai pihak yang diarahkan kepada partainya terkait kasus korupsi. SBY tidak terima partainya disebut partai korup.

Hal itu disinggung SBY ketika membuka acara Temu Kader dan Perayaan HUT Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2013).

Awalnya, SBY mengatakan bahwa Demokrat tetap ingin bebas korupsi. Karena itu, lanjutnya, Demokrat menindak dan membersihkan semua kadernya yang terlibat korupsi. Menurutnya, Demokrat mendukung penuh pemberantasan korupsi oleh seluruh lembaga penegak hukum.

"Meskipun pahit, meskipun sedih, Demokrat tidak melindungi kadernya yang melakukan kejahatan dan tindak pidana korupsi. Demokrat manakala ada kader yang salah tidak mau menuding ke sana kemari, katakan itu pesanan politik, katakan konspirasi, salahkan penegak hukum, dan sebagainya. Tidak pernah," kata SBY.

Namun, tambah SBY, akibat langkah tersebut Demokrat malah dianggap partai korup.

"Camkan baik-baik. Yang berbenah diri, membantu penegak hukum malah dianggap partai salah, yang jelek, yang korup. Selama 2,5 tahun partai kita diserang dan dihabisi lawan politik dan sejumlah media massa," kata SBY.

"Pertanyaan saya tolong dijawab dengan jujur. Benarkah hanya Demokrat yang kadernya melakukan korupsi? Apakah pihak-pihak lain semuanya bersih dan tidak ada yang korupsi? Mengapa jika kader Demokrat yang salah lalu habisinya tidak kepalang, sementara yang lain aman-aman saja," tanya SBY. Untuk setiap pertanyaan SBY, kader berseru, "Tidak."

Presiden RI itu menambahkan,

"Adilkah cara-cara seperti itu? Apakah sikap dan cara tebang pilih, tidak adil itu baik untuk pemberantasan korupsi ke depan? Apakah pihak-pihak yang menutupi dan lindungi kadernya yang melakukan korupsi juga baik? Mengapa justru Demokrat yang berani ambil risiko malah dianggap partai yang korup?" kata SBY.

Pernyataan SBY itu langsung direspons jajaran pengurus Demokrat dari seluruh Indonesia yang disebut berjumlah sekitar 10.000 orang. Mereka berteriak-teriak hingga suasana ruang pertemuan menjadi riuh. Beberapa kali SBY mesti menenangkan mereka sebelum melanjutkan pernyataan.

Seperti diketahui, Demokrat diserang berbagai pihak setelah para elite partainya terjerat kasus korupsi. Terakhir, Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ketika itu, Anas menjabat Ketum Demokrat.

Rentetan kasus yang menjerat kader Demokrat membuat elektabilitas Demokrat merosot. Hasil survei berbagai lembaga survei menunjukkan elektabilitas Demokrat di bawah 10 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

Nasional
Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Nasional
MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

Nasional
Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Nasional
IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

Nasional
4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

Nasional
Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Nasional
Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Nasional
Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Nasional
Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Nasional
Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Nasional
Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X