Demokrat Dicap Partai Korup, SBY Tak Terima

Kompas.com - 26/10/2013, 12:56 WIB
Ketua Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pada wartawan mengenai Konvensi PD di Jakarta, Minggu (7/7/2013). Dalam kesempatan tersebut SBY menerangkan mengenai pokok-pokok ketentuan konvensi PD yang akan diselenggarakan usai Pemilu Legislatif. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pada wartawan mengenai Konvensi PD di Jakarta, Minggu (7/7/2013). Dalam kesempatan tersebut SBY menerangkan mengenai pokok-pokok ketentuan konvensi PD yang akan diselenggarakan usai Pemilu Legislatif.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyinggung serangan dari berbagai pihak yang diarahkan kepada partainya terkait kasus korupsi. SBY tidak terima partainya disebut partai korup.

Hal itu disinggung SBY ketika membuka acara Temu Kader dan Perayaan HUT Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2013).

Awalnya, SBY mengatakan bahwa Demokrat tetap ingin bebas korupsi. Karena itu, lanjutnya, Demokrat menindak dan membersihkan semua kadernya yang terlibat korupsi. Menurutnya, Demokrat mendukung penuh pemberantasan korupsi oleh seluruh lembaga penegak hukum.

"Meskipun pahit, meskipun sedih, Demokrat tidak melindungi kadernya yang melakukan kejahatan dan tindak pidana korupsi. Demokrat manakala ada kader yang salah tidak mau menuding ke sana kemari, katakan itu pesanan politik, katakan konspirasi, salahkan penegak hukum, dan sebagainya. Tidak pernah," kata SBY.

Namun, tambah SBY, akibat langkah tersebut Demokrat malah dianggap partai korup.

"Camkan baik-baik. Yang berbenah diri, membantu penegak hukum malah dianggap partai salah, yang jelek, yang korup. Selama 2,5 tahun partai kita diserang dan dihabisi lawan politik dan sejumlah media massa," kata SBY.

"Pertanyaan saya tolong dijawab dengan jujur. Benarkah hanya Demokrat yang kadernya melakukan korupsi? Apakah pihak-pihak lain semuanya bersih dan tidak ada yang korupsi? Mengapa jika kader Demokrat yang salah lalu habisinya tidak kepalang, sementara yang lain aman-aman saja," tanya SBY. Untuk setiap pertanyaan SBY, kader berseru, "Tidak."

Presiden RI itu menambahkan,

"Adilkah cara-cara seperti itu? Apakah sikap dan cara tebang pilih, tidak adil itu baik untuk pemberantasan korupsi ke depan? Apakah pihak-pihak yang menutupi dan lindungi kadernya yang melakukan korupsi juga baik? Mengapa justru Demokrat yang berani ambil risiko malah dianggap partai yang korup?" kata SBY.

Pernyataan SBY itu langsung direspons jajaran pengurus Demokrat dari seluruh Indonesia yang disebut berjumlah sekitar 10.000 orang. Mereka berteriak-teriak hingga suasana ruang pertemuan menjadi riuh. Beberapa kali SBY mesti menenangkan mereka sebelum melanjutkan pernyataan.

Seperti diketahui, Demokrat diserang berbagai pihak setelah para elite partainya terjerat kasus korupsi. Terakhir, Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ketika itu, Anas menjabat Ketum Demokrat.

Rentetan kasus yang menjerat kader Demokrat membuat elektabilitas Demokrat merosot. Hasil survei berbagai lembaga survei menunjukkan elektabilitas Demokrat di bawah 10 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

Nasional
Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X