Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa KPK, Ramadhan Klaim Tak Ada Politik Uang di Kongres Demokrat

Kompas.com - 25/10/2013, 21:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ramadhan Pohan yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat mengaku dicecar penyidik KPK terkait dugaan adanya politik uang pada Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Ramadhan mengaku diperiksa selama empat jam sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang.

"Pertanyaan-pertanyaanya itu adalah seputar kongres di Bandung, apakah ada pengetahuan saya tentang money politics di kongres Bandung," kata Ramadhan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/10/2013) seusai pemeriksaan.

Kepada penyidik, Ramadhan mengatakan tidak ada praktik politik uang yang terjadi dalam Kongres Partai Demokrat 2010. Ia mengatakan tak ada pembagian uang kepada peserta kongres. "Saya bersumpah tidak ada politik uang saat itu. Tidak ada janji-janji uang pada saat itu," ujarnya.

Ramadhan ketika itu menjadi tim sukses pemenangan Andi Mallarangeng. Selain ditanya mengenai dugaan politik uang, Ramadhan mengaku diajukan pertanyaan soal peran tersangka Anas dalam kasus Hambalang. Untuk pertanyaan ini, dia mengaku tidak tahu menahu.

"Saya tidak pernah di komisi X, tidak pernah ikut rapat apapun terkait Hambalang karena saya bukan di Komisi X. Saya di Komisi 1, dan sehingga tak banyak hal yang saya sampaikan dalam konteks Hambalang tersebut," tuturnya.

Ramadhan diperiksa sebagai saksi karena dianggap dapat memberikan informasi soal kasus dugaan gratifikasi Hambalang yang disidik KPK. Lembaga antikorupsi itu tengah mendalami dugaan dana korupsi Hambalang dan proyek pemerintah lainnya yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat 2010.

Dalam kongres tersebut, Anas terpilih sebagai ketua umum, mengalahkan Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie. Selain Ramadhan, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi lainnya hari ini, yakni mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, Pengurus DPP Demokrat, Hutomo Agus Subekti, dan pejabatPT Adhi Karya, Arief Taufiqurrahman.

Sebelumnya, KPK memanggil petinggi Partai Demokrat lainnya, di antaranya Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua dan Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat Marzuki Alie yang juga ketua DPR.

Namun, Marzuki yang diperiksa KPK selama kurang lebih dua jam, mengaku diajukan pertanyaan seputar aliran dana ke kongres. Sementara itu, Max tidak memenuhi panggilan yang dijadwalkan KPK dengan alasan tengah berada di luar kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com