Kompas.com - 24/10/2013, 15:36 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memerintahkan kepala daerah untuk menyederhanakan proses pembuatan izin mendirikan usaha. Proses tersebut harus disederhanakan, Bahkan, jika bisa hanya dalam satu hari. 

"Diperlukan penyederhanaan persyaratan membangun usaha itu. Jangan sampai ada pemikiran, semakin banyak syarat, semakin berwibawa pemerintah. Karena itu, sederhanakan (prosedur pembuatan izin usaha)," kata Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013 di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).

Dia mengatakan, pemerintah daerah harus menghapuskan persyaratan yang tidak diperlukan. Misalnya, surat yang memang tidak harus ditandatangani kepala daerah, tidak perlu disampaikan agar kepala daerah tidak terlalu banyak terlibat.

"Kepala daerah jangan ikut campur soal perizinan. Kalau bisa, apa yang harus ditandatangani kepala daerah, itu saja yang melibatkan kepala daerah. Itu pun tidak perlu bertemu dulu baru diproses ijinnya," katanya.

Menurutnya, semakin pendek proses pengurusan izin akan semakin baik. Meski demikian, lanjut Gamawan, jangan sampai mengabaikan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Gamawan mengatakan, berdasarkan hasil survey doing business pada 2012 oleh International Finance Coorporation (IFC),World Bank, Indonesia berada pada peringkat 129 dari 183 negara dalam hal kemudahan berusaha.

Sedangkan di kawasan ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 5 dari 10 negara. Dikatakannya, perlu waktu 47 hari dalam menyelesaikan perizinan memulai usaha di Indonesia. Sedangkan di Malaysia kurang dari 30 hari, di Thailand kurang dari 14 hari, bahkan di Singapura tidak sampai 2 jam.

"Kapan kita bisa lima jam saja. Untuk itulah saya minta PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) dimaksimalkan," kata Gamawan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Nasional
Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Nasional
Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.