Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jero: Pesan SBY, Siapa Pun yang Ganggu Harus Ditangkal

Kompas.com - 23/10/2013, 16:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik tak menampik adanya instruksi yang diberikan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Jero menyangkal instruksi itu diberikan khusus untuk menyikapi manuver yang dilakukan ormas Persatuan Pergerakan Indonesia (PPI) pimpinan Anas Urbaningrum.

"Ya, semua harus disikapi, tidak hanya satu. Apa pun dari siapa pun ada anasir-anasir mendiskreditkan Demokrat harus kita sikapi. Arahannya, siapa pun yang mengganggu, harus ditangkal," ujar Jero di Kompleks Parlemen, Rabu (23/10/2013).

Jero pun kembali "sewot" saat kembali ditanyakan apakah instruksi itu khusus merespons manuver dari PPI.

"Kamu (wartawan) nulisnya jangan khusus untuk PPI. Wartawan juga kalau menyerang, kita sikapi," tukas Jero.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan penjelasan mengenai kesaksian terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq soal sosok Bunda Putri.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini, instruksi untuk menangkal semua pengganggu itu biasa diterapkan oleh partai politik mana pun. Tujuannya, Jero mengatakan, untuk melakukan konsolidasi yang baik dan menjaga integritas.

"Kalau kamu wartawan gangguin, ya tangkal juga," ujar Jero.

Saat ditanyakan lebih lanjut soal pesan singkat dari SBY ke petinggi Partai Demokrat, lagi-lagi Jero sedikit emosi.

"Itu kan urusan internal, kenapa saya mesti sebutkan ke kamu," kata Jero.

SMS SBY

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono rupanya tidak tinggal diam dengan manuver yang dilakukan PPI. SBY pun memberikan instruksi kepada para petinggi Partai Demokrat melalui pesan singkat.

Di dalam pesan itu, SBY secara eksplisit mencantumkan nama Anas Urbaningrum dan Gede Pasek Suardika, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPI. Pesan ini pun sudah luas tersebar di lingkungan wartawan.

Ada beberapa butir dalam pesan singkat itu yang kabarnya dikirim kepada Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik, Ketua Harian Syarief Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Direktur Eksekutif Toto Riyanto.

Selain itu, pesan singkat juga dikabarkan dikirim ke wakil-wakil ketua umum, yaitu Max Sopacua, Jhonny Allen Marbun, dan Soekarwo. Namun, dari beberapa butir yang ada, baru dua butir yang beredar di kalangan wartawan.

Berikut isi butir keempat dan kelima itu:

"4. Jahat sekali, luar biasa sebenarnya saya tidak ingin melihat ke belakang, tapi pihak anas terus menerus menyerang dan menghantam saya, dan partai demokrat. Setelah hampir 3 tahun saya mengalah dan diam, saatnya saya untuk saya hadapi tindakan yang telah melampaui batasnya itu. Partai Demokrat atas kerja keras kita baru saja mulai bangkit. Karena perilaku sejumlah kader, termasuk Anas partai kita sempat melorot tajam dan hancur. Kalau gerakan penghancuran Partai Demokrat dan SBY terus mereka lancarkan, para kader seluruh Indonesia akan sangat dirugikan. Sebagai unsur pimpinan Partai kita harus menyelamatkan partai kita, termasuk nasib dan masa depan jutaan kader dan anggota Partai Demokrat di seluruh Indonesia."

"5. Jika terbukti Pasek (yg masih anggota DPR dari FPD) menyebarkan berita bohong yang mencemarkan nama baik BIN, dan secara tidak langsung nama baiik presiden, saya kira dewan jegormatan harus mengambil sikap."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com