Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/10/2013, 16:37 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Rilis survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dianggap bermuatan politis. Direktur Political Communication Institute Heri Budianto menilai, LSI tengah menggiring opini publik untuk menguntungkan bakal calon presiden yang diusung Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical. 

"Capres wacana versi LSI itu sangat lucu," kata Heri, saat diskusi Meneropong Independensi Survei Politik, di Jakarta, Selasa ( 22/10/2013 ).

Hal itu dikatakan Heri menyikapi rilis LSI yang mengabaikan dua bakal capres terkuat untuk saat ini, yakni Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto. LSI membuat indeks capres 2014 dengan tiga variabel, yakni capres yang dicalonkan tiga partai terbesar, capres yang menjadi struktur partai, dan capres hasil konvensi Demokrat.

KOMPAS.com Erick Thohir dan Jokowi

Menurutnya, Jokowi "disingkirkan" karena dianggap sangingan terberat dan dipersepsikan hanya sebatas capres wacana. Alasannya, karena Jokowi tidak masuk dalam kepengurusan PDI Perjuangan.

Adapun Prabowo, kata Heri, disingkirkan dengan memakai alasan elektabilitas Partai Gerindra tidak cukup mengusung capres. Menurut LSI, lembaganya melakukan survei dengan hasil elektabilitas Gerindra hanya berada di urutan ke empat dengan angka 6,6 persen.

"Alasan itu sah-sah saja. Tapi jadi aneh, dia (LSI) beda sendiri (dibanding lembaga survei lain). LSI juga mengabaikan koalisi partai. Yang diperhitungkan hanya yang tiga besar," kata Heri.

Selain itu, lembaga survei itu dinilai tengah berupaya memecah internal PDI Perjuangan. Selama ini, kata dia, berbagai lembaga survei menempatkan Jokowi di urutan teratas. Namun, LSI justru mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai kandidat capres PDI-P.

"Dengan adanya survei itu, konsentrasi PDI-P bisa terpecah (menyikapi pilpres). Ini sangat membahayakan bagi partai," kata Heri.

Heri menambahkan, mungkin tidak akan menimbulkan polemik jika hasil survei itu dirilis oleh lembaga survei baru. Namun, kata dia, menjadi masalah ketika LSI yang merilis dengan rekam jejaknya selama ini.

"Hukumannya apa, ya sanksi sosial," katanya.

Capres wacana

Sebelumnya, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengatakan, tingginya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat calon presiden tidak otomatis membuatnya akan diusung sebagai capres pada Pemilihan Presiden 2014. Menurutnya, peluang PDI Perjuangan menjadikan Jokowi sebagai capres sangat kecil dan condong hanya sebagai wacana belaka.

Adjie menjelaskan, kecilnya peluang Jokowi menjadi capres karena ia bukan pengurus di struktural PDI Perjuangan. Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2004 dan 2009, partai politik cenderung mengusung ketua umum, atau pengurus struktural sebagai capresnya.

"Jokowi hanya menjadi capres wacana. Jokowi bukan pemimpin struktural partai yang nasib pencapresannya bergantung pada kebaikan orang atau koalisi partai lain di luar PDI-P," kata Adjie, di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (20/10/2013).

Sebagai alternatifnya, menurut dia, Jokowi memiliki peluang besar untuk diusung sebagai calon wakil presiden. Dengan elektabilitas yang di atas rata-rata, sosok Jokowi dianggap mampu mendongkrak perolehan suara capres yang didampinginya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com