Banyak WNI di Luar Negeri Disebut Tak Terdaftar, KPU Minta Datanya

Kompas.com - 22/10/2013, 15:50 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah DEYTRI ROBEKKA ARITONANGKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Migrant Care melansir, sekitar 4,5 juta warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri tidak terdaftar dalam dalam daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN). Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum meminta data lengkap pemilih yang belum terdaftar tersebut.

"Disampaikan saja nanti datanya di mana, biar kami klarifikasi ke teman-teman PPLN (panitia pemilihan luar negeri). Jadi bisa ditelusuri," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah usai diskusi "Menuju Penetapan DPT" di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2013).

Ia meminta, agar warga data tang dimaksud dapat dilaporkan segera pada KPU. Menurut Ferry, ada kemungkinan, pemilih yang dimaksud Migrant Care sudah disisir PPLN dan dicatat dalam DPT.

"Siapa tahu di PPLN sudah masuk," kata Ferry.

Mantan Ketua KPU Jawa Barat itu mengatakan, Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) WNI luar negeri yang dimiliki Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) saja tidak mencapai 6,5 juta orang, yaitu 4 juta orang. Adapun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) luar negeri dari Kemenlu hanya 2,1 juta jiwa. Ia mengatakan, hingga Selasa (22/10/2013), DPTLN mencatat jumlah pemilih sebanyak 2.003.278 orang.

"2,003 juta, belum termasuk DPTLN di Kopenhagen," katanya.

Sebelumnya, Migrant Care melansir, sekitar 4,5 juta warga negara WNI di luar negeri tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 mendatang karena namanya tidak masuk dalam DPTLN.

"Hampir 60 sepen buruh migran yang ada di luar negeri terancam tidak bisa memilih, karena KPU (Komisi Pemilihan Umum) memalui PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) hanya mencatat 1,9 orang pemilih, sedangkan mereka ada 6,5 juta orang yang tersebar di banyak negara," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah.

Dikatakannya, 6,5 juta orang WNI yang tercatat di datanya diperoleh dari data dinamis, yaitu data penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI), data pengiriman uang, dan data kasus yang didokumentasikan oleh Migrant Care, termasuk dalam legalisasi di berbagai KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X