Megawati Tak Setuju Rano Dibilang Tak Berkontribusi untuk Banten

Kompas.com - 21/10/2013, 15:36 WIB
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Wakil Gubernur Banten Rano Karno, di Tangerang, Senin (21/10/2013). KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Wakil Gubernur Banten Rano Karno, di Tangerang, Senin (21/10/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


TANGERANG, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri keberatan jika salah satu kadernya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, dianggap tak memiliki kontribusi nyata dalam memimpin Banten. Menurut Mega, anggapan itu penuh nuansa politik.

"Itu sangat tendensius," kata Megawati, seusai menemui buruh di sebuah perusahaan swasta, di Tangerang, Banten, Senin (21/10/2013).

Ia pun tak memberikan tanggapan saat diminta konfirmasi mengenai rumor yang berkembang tentang adanya dorongan dari PDI Perjuangan agar Gubernur Banteng Ratu Atut Chosiyah segera meninggalkan posisinya. Saat ini, Atut berstatus saksi dalam kasus dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar. 

"Kita lihat saja perkembangannya bagaimana," kata Mega, saat ditanya soal itu.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzhar, mengatakan bahwa pengaruh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai kepala daerah sangat tinggi. Dari segi pengambilan kebijakan, Atut dinilai paling berperan. Begitu tingginya kekuasaan Atut hingga membuat peran Wakil Gubernur Banten Rano Karno seakan dikerdilkan kekuasaannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa Atut sebagai saksi karena dianggap tahu seputar kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak. Sebelumnya, Atut dicekal bepergian ke luar negeri sejak 3 Oktober 2013 untuk jangka waktu enam bulan ke depan. Kasus ini melibatkan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar, dan pengusaha Susi Tur Andayani.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga membantah jika partainya pernah mendorong agar Ratu Atut Chosiyah mengundurkan diri sehingga posisinya dapat digantikan oleh Rano Karno. Menurut Puan, PDI Perjuangan mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap kasus hukum Atut yang telah dicekal KPK tersebut.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X