Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Tak Setuju Rano Dibilang Tak Berkontribusi untuk Banten

Kompas.com - 21/10/2013, 15:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis


TANGERANG, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri keberatan jika salah satu kadernya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, dianggap tak memiliki kontribusi nyata dalam memimpin Banten. Menurut Mega, anggapan itu penuh nuansa politik.

"Itu sangat tendensius," kata Megawati, seusai menemui buruh di sebuah perusahaan swasta, di Tangerang, Banten, Senin (21/10/2013).

Ia pun tak memberikan tanggapan saat diminta konfirmasi mengenai rumor yang berkembang tentang adanya dorongan dari PDI Perjuangan agar Gubernur Banteng Ratu Atut Chosiyah segera meninggalkan posisinya. Saat ini, Atut berstatus saksi dalam kasus dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar. 

"Kita lihat saja perkembangannya bagaimana," kata Mega, saat ditanya soal itu.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzhar, mengatakan bahwa pengaruh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai kepala daerah sangat tinggi. Dari segi pengambilan kebijakan, Atut dinilai paling berperan. Begitu tingginya kekuasaan Atut hingga membuat peran Wakil Gubernur Banten Rano Karno seakan dikerdilkan kekuasaannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa Atut sebagai saksi karena dianggap tahu seputar kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak. Sebelumnya, Atut dicekal bepergian ke luar negeri sejak 3 Oktober 2013 untuk jangka waktu enam bulan ke depan. Kasus ini melibatkan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar, dan pengusaha Susi Tur Andayani.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga membantah jika partainya pernah mendorong agar Ratu Atut Chosiyah mengundurkan diri sehingga posisinya dapat digantikan oleh Rano Karno. Menurut Puan, PDI Perjuangan mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap kasus hukum Atut yang telah dicekal KPK tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com