Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agar Spekulasi Tak Makin Liar, Ungkap Identitas Bunda Putri

Kompas.com - 18/10/2013, 11:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mendesak pihak terkait segera mengungkap identitas Bunda Putri kepada publik. Desakan itu tak hanya ia tujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus dugaan korupsi yang di dalamnya tercatat peran dan nama Bunda Putri.

Hajriyanto menjelaskan, KPK sebagai pihak yang sedang menangani kasus-kasus korupsi terkait Bunda Putri perlu merespons pertanyaan masyarakat terkait sosok misterius itu. Terlebih lagi, kabar mengenai Bunda Putri terus meluas dan menyinggung wilayah yang sangat sensitif secara politik.

"Ini menyangkut tokoh yang dianggap memiliki hubungan istimewa secara politik dan ekonomi dengan Bunda Putri. Jika tak segera diungkap, semuanya akan semakin liar," kata Hajriyanto, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (18/10/2013).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menegaskan, dari hari ke hari, dugaan masyarakat tentang sosok Bunda Putri semakin spekulatif. Terlebih lagi, berbagai foto Bunda Putri dengan sejumlah menteri dan orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah beredar luas di media sosial.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari.

Selain KPK, Hajriyanti juga mendesak Presiden SBY untuk memenuhi janjinya membuka identitas Bunda Putri kepada masyarakat. Karena setelah menggelar jumpa pers dan membantah mengenal Bunda Putri, Presiden SBY berjanji akan segera membuka hasil penelusuran yang dilakukan pada sosok Bunda Putri.

"Pihak yang selama ini berjanji untuk memberi keterangan juga harus menyampaikan klarifikasinya, termasuk Presiden yang sudah menugaskan orang-orang terdekatnya untuk menelusuri sosok Bunda Putri," ujarnya.

Sosok Bunda Putri muncul dalam rekaman percakapan telepon antara Ridwan Hakim, anak Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin; dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Bunda Putri kembali disebut Luthfi saat bersaksi dalam persidangan untuk terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Luthfi bahkan menyebut Bunda Putri sebagai orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kerap membawa dan menyampaikan pesan SBY. SBY pun langsung membantah keras kesaksian Luthfi itu dan menyatakan Luthfi 2.000 persen bohong.

Pada konferensi pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis malam, SBY pun menyatakan belum memiliki data lengkap Bunda Putri, dan dalam 1-2 hari akan mendapatkannya. Pengakuan seorang kerabat Bunda Putri di Desa Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang enggan namanya disebutkan, Bunda Putri memang banyak mengenal pejabat negara dan petinggi partai.

"Kalau pulang kampung, dia (Bunda Putri) sering pamer kedekatannya dengan para pejabat. Dia sengaja teleponan pakai loudspeaker supaya saya bisa mendengar siapa yang omong dengan dia," tuturnya kepada Kompas.

Menurut dia, seorang mantan menteri, yang kini tersandung kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, pun pernah datang ke rumah Bunda Putri di Cilimus, akhir Desember 2012. Para petinggi salah satu partai politik, yang kini tersandung kasus dugaan suap kuota daging sapi impor, mendatangi rumah Bunda Putri di Cilimus pada Lebaran 2013.

"Lebaran kemarin, dia (Bunda Putri) pulang bersama suaminya yang menjabat sebagai Dirjen Hortikultura (Kementerian Pertanian)," ujarnya.

Bunda Putri memiliki empat rumah mewah di Cilimus dan sebuah rumah mewah di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com