Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, "Fit and Proper Test" Calon Tunggal Kapolri

Kompas.com - 17/10/2013, 07:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Sutarman, Kamis (17/10/2013). Pemilihan terhadap Sutarman direncanakan akan langsung dilakukan pada malam harinya.

"Nanti calon Kapolri menyampaikan visi dan misi serta programnya ke Komisi III (DPR). Secara tertulis sudah dibagikan beberapa hari lalu, akan dipaparkan kembali nanti. Selain itu juga calon Kapolri diminta menyampaikan program dan komitmennya," papar Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy saat dihubungi Kamis pagi.

Tjatur mengatakan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan ini akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB hingga sore hari. Sembilan fraksi di Komisi III DPR nantinya akan melakukan pendalaman melalui pertanyaan-pertanyaan kepada Sutarman.

"Kemungkinan setelah Maghrib, akan jeda dan lanjut lagi malam untuk disampaikan pandangan fraksi dan pengambilan keputusan apakah menerima atau menolak pencalonan Sutarman," kata Tjatur. Hingga kini, lanjutnya, Komisi III sudah memiliki sejumlah catatan khusus tentang sosok Sutarman.

Catatan ini, sebut Tjatur, didapat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Catatan dari PPATK, kata dia, terkait dengan empat rekening Sutarman yang telah diblokir sejak 2008. Sutarman, disebutkan tak lagi memiliki rekening. "(Soal rekening ini), akan dipertanyakan Komisi III," kata Tjatur.

Sementara catatan dari Kompolnas, lanjut Tjatur, terkait dengan sikap Sutarman yang dinilai terlalu loyal dan juga soal sikap Sutarman dalam menjalin hubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika jawaban-jawaban Sutarman tidak memuaskan, ujar dia, mungkin saja pencalonan Sutarman ditolak Komisi III. "Ya mungkin aja (ditolak)," tegas dia.

Tjatur memberikan contoh sudah ada kejadian calon yang diajukan dalam uji kepatutan dan kelayakan ditolak oleh DPR. Salah satunya, sebut dia, dalam pencalonan Sudradjad untuk menjadi hakim agung di Mahkamah Agung. Padahal Sudradjad adalah kandidat yang mendapatkan penilaian tinggi dari Komisi Yudisial.

Karir Sutarman

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo akan diganti sebelum memasuki pensiun pada Januari 2014. Presiden menyatakan pergantian Kapolri perlu dipercepat agar pejabat baru bisa lebih baik dalam mempersiapkan pengamanan Pemilu 2014.

Presiden sudah menunjuk Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri. Sutarman meniti karir di kepolisian dari bawah. Dia merupakan anak petani kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah.

Menjadi taruna Akademi Kepolisian pada 1981, Sutarman pertama kali bertugas di Polda Jabar sebagai Pa Staf Lantas Polres Bandung pada 1982. Ia juga sempat menjadi Kapolsek Dayeuh, Bandung pada 1982 dan menjadi Kasat Lantas Polres Sumedang pada 1983.

Pada 1988-1995, Sutarman berdinas di Polda Metro Jaya dan pada 2000 menjadi Ajudan Presiden Abdurrahman Wahid. Sesudahnya, Sutarman mengemban sejumlah jabatan penting di kepolisian, seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Kepulauan Riau. Terakhir, Sutarman menjabat sebagai Kabareskrim Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com