Golkar: KY Berwenang Awasi Hakim MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Golkar menilai, UUD 1945 sudah mengatur bahwa Komisi Yudisial berwenang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena MPR yang membuat perubahan. MPR juga yang memahami asbabun nuzul (sebab). Nah, asbabun nuzul itu, kehakiman itu termasuk kepada Mahkamah Agung dan kamar-kamarnya serta MK," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Rully Chairul Azwar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Dia menuturkan, pihaknya hanya dapat menyampaikan maksud MPR saat membuat amandemen UUD 1945 soal kewenangan KY. Namun, katanya, MPR tidak ikut berwenang menafsirkan isi konstitusi dalam udang-undang (UU).

"Hari ini, kami cuma bisa bicara tentang bagaimana maksud MPR saja. Kami tidak ikut dalam urusan UU-nya. Itu (penyusunan) UU terjadi di DPR," tambahnya.

Soal kemungkinan MK salah menafsirkan hukum saat membatalkan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, Rully enggan berkomentar. "Saya tidak ikut dalam tafsir menafsirkan," kata dia.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR M Jafar Hafzah mengatakan, MPR akan akan mengkaji kemungkinan mengamandemen UUD 1945 terutama soal pengawasan hakim konstitusi. Terkait itu, katanya, MPR telah membahasnya dengan KY. Selain itu, ujarnya, pihaknya juga akan menemui MK dan DPD.

"Dengan KY kami sudah bertemu sebelumnya dan rencana bertemu DPD dan rencana bertemu dengan MK. Kalau seperti itu kami mengkajinya lagi, karena dulu (di UUD 1945) sudah diatur bahwa KY itu termasuk mengevaluasi hakim-hakim, termasuk yang ada di MA dan MK," ujar Jafar.

Fungsi pengawasan KY terhadap hakim konstitusi sudah dibatalkan MK pada 2006 lewat pengujian UU KY. Dengan putusan itu, KY yang sebelumnya diamanatkan untuk mengawasi hakim MK, sudah tidak lagi ditugaskan mengawasi hakim konstitusi.

Sabtu (5/10/2013) lalu, Presiden berpidato tentang lima langkah penyelamatan MK. Salah satunya, rencana penyiapan perppu yang mengatur aturan dan seleksi hakim MK oleh Presiden. Perppu itu juga mengatur pengawasan terhadap proses peradilan MK yang dilakukan Komisi Yudisial. Selain itu, MK diharapkan melakukan audit internal.

Terkait rencana pembuatan perppu, Presiden mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka merespons krisis yang terjadi di lembaga tinggi negara itu sehubungan dengan tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK. Ia menyatakan, pemerintah akan segera mengirimkan perppu ke DPR, dan diharapkan bisa menjadi UU.