Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Buntu Pemimpin Baru

Kompas.com - 08/10/2013, 17:32 WIB

Aturan yang membiarkan partai politik yang tengah mengalami krisis kepercayaan publik sebagai satu-satunya institusi penentu dalam seleksi pemimpin barangkali sudah waktunya dikoreksi. Ketika kinerja partai politik lebih merupakan problem ketimbang solusi, diperlukan keterlibatan institusi di luar partai politik dalam seleksi kepemimpinan dan pejabat publik.

Skema pemilu kita itu memang sama sekali tidak menjanjikan munculnya wakil ataupun pemimpin yang kita dambakan. Kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya oligarki di elite partai politik itu sendiri. Partai politik tidak lagi menjadi ”rumah berdemokrasi” bagi anggotanya, tetapi sudah dijalankan seperti perusahaan yang memburu keuntungan finansial.

Maka, di tengah rimba belantara demokrasi yang dikendalikan sepenuhnya oleh partai politik, tentu akan sulit lahir pemimpin-pemimpin baru yang bisa menyelesaikan permasalahan bangsa. Pemimpin bersih tidak akan lahir dari kontestasi yang dibangun dengan fondasi kekuatan uang. Orang jujur dan bersih akan tersingkir, sementara orang ”kotor” akan berkuasa dan membuat mereka semakin kaya.

Pilihan alternatif

Bercerita soal partai politik dan para penguasa saat ini sering kali menghadirkan keputusasaan untuk memperbaiki negeri ini. Namun, sikap apatis tentu harus dihindari karena sering kali tidak menghasilkan solusi.

Menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, di tengah waktu yang semakin singkat menjelang pemilu tahun mendatang, akankah Ibu Pertiwi masih bisa melahirkan seorang pemimpin yang sesuai dengan harapan publik?

Dengan kompleksnya persoalan yang melanda, tentu akan sulit untuk menciptakan secara instan para calon pemimpin yang menyelesaikan sengkarut bangsa. Butuh perbaikan secara total, khususnya dalam internal partai politik.

Namun, sebagai pilihan alternatif sebagai salah satu sumber kepemimpinan yang potensial adalah kepala-kepala daerah yang dinilai berhasil dan memiliki rekam jejak yang baik. Bupati dan wali kota yang berhasil tentu potensial menjadi gubernur. Begitu pula gubernur yang berhasil bisa memperoleh kesempatan yang terbuka menjadi seorang presiden. Namun, ada jalan terjal yang harus dilalui para calon pemimpin yang sudah berhasil di daerahnya masing-masing untuk tampil di puncak kekuasaan pemerintahan. Rintangan tersebut sekali lagi justru datang dari internal partai politik mereka sendiri.

Mereka harus mendapat restu sang penguasa partai di tengah oligarki partai politik yang sudah terbentuk. Jika tidak mendapat restu, kelahiran pemimpin baru tidak akan pernah terjadi karena mereka berada pada jalan buntu demokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com