Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chairun Nisa Mengaku Hanya Membantu

Kompas.com - 08/10/2013, 12:07 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa, mengaku hanya membantu pengusaha Cornelis Nalau yang ditetapkan sebagai tersangka penyuap Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Menurut pengacaranya, Farid Hasbi, uang Rp 3 miliar yang akan diberikan kepada Akil berasal dari pengusaha Cornelis.

"Itu (uang) belum (diberikan kepada Akil) karena itu dibawa oleh si Cornelis dan ditempatkan di kantor Cornelis sehingga sifatnya klien saya hanya membantu," kata Farid, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Farid juga mengungkapkan, boleh-boleh saja jika Akil menyangkal telah menerima uang dari Cornelis. Dia mengatakan, tidak bisa dielakkan bahwa ada suatu peristiwa pidana yang dialami Chairun Nisa sehingga memang harus dilakukan suatu proses hukum.

"Memang ini harus dilakukan suatu proses hukum yang berlaku, hanya konstruksi kejadiannya selama kami melakukan pendampingan, konsultasi, ada hal-hal yang memang nanti kami selesaikan sesuai proses dan prosedur hukum yang berlaku," katanya.

Farid menambahkan, pihaknya mengapresiasi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Dia mengatakan, operasi tangkap tangan merupakan kegiatan positif yang harus direspons dengan baik.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Chairun Nisa, Cornelis, dan Akil sebagai tersangka. Chairun Nisa diduga bersama-sama Akil menerima suap dari Cornelis. Ketiganya tertangkap tangan KPK di kediaman Akil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, beberapa waktu lalu. KPK juga menangkap calon bupati Gunung Mas Hambit Bintih yang kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka. Selain diduga menerima suap terkait Pilkada Gunung Mas, Akil ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait sengketa Pilkada Lebak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com