Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Dukung Wacana Sanksi Sosial dari Basuki

Kompas.com - 30/09/2013, 16:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku sependapat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang berencana mengusulkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) diubah menjadi sanksi kerja sosial. Menurut Mahfud, secara teoretis wacana itu sangat mungkin untuk direalisasikan.

Mahfud menjelaskan, dirinya setuju dengan wacana yang dilontarkan Basuki karena memang sebaiknya sanksi tindak pidana ringan dialihkan menjadi sanksi sosial. Di luar itu, hal ini juga akan membawa dampak baik bagi kondisi lembaga pemasyarakatan. Lapas, lanjutnya, tak semakin sesak.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

"Karena penjara sudah penuh dan saya setuju dengan Ahok, pidana yang ringan-ringan jangan dimasukin ke dalam penjara," kata Mahfud saat dijumpai di Gedung LIPI, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Menurut pria yang juga berencana maju dalam Pemilihan Presiden 2014 ini, wacana Basuki sangat bertepatan dengan momentum pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum yang tengah dilakukan DPR. Ia mendorong agar Basuki dapat menyampaikan usulannya kepada DPR.

"Kita bisa suarakan sama-sama juga, sebenarnya hal-hal yang ringan seharusnya tidak perlu dipenjara, tapi diselesaikan secara kekeluargaan," tandasnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Basuki sempat melontarkan keinginannya agar pelaku tipiring tidak dipenjara, tetapi sanksinya dialihkan menjadi kerja sosial seperti membersihkan sungai dan lainnya.

Apa yang dikatakan Basuki terkait dengan masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat ilegal. Hal ini membuatnya geram lantaran pedagang yang berjualan di lapak ilegal membuat pasar menjadi sepi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com