Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Profil 10 Kandidat Dirjen Pemasyarakatan (Bagian 2)

Kompas.com - 26/09/2013, 19:17 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

Saat ini dia adalah Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, kelahiran 1955. Selain di Ditjen Pemasyarakatan, dia juga banyak menjalani karier di Ditjen HAM. Pernah menjabat sebagai Direktur Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Direktur Bina HAM, dan Direktur Penguatan HAM, dia juga mantan Kakanwil Gorontalo dan Yogyakarta.

Selain berkarier di kementerian, Rusdianto juga adalah pengajar di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, menjadi narasumber di beragam kegaiatan, dan pernah memberikan kuliah umum tentang HAM di FISIP UGM. Kegemarannya berorganisasi sudah dimulai dengan menjadi Ketua OSIS ketika belajar di bangku SMP dan menjadi Ketua Senat semasa belajar di AKIP pada 1976-1978.

Usulannya untuk pembenahan pemasyarakatan antara lain berupa pelarangan total telepon genggam, narkoba, pungutan, dan upeti. Dia pun menekankan gangguan keamanan dan ketertiban harus ditekan serendah mungkin, dengan pola kepemimpinan working oriented, serta berkomitmen menjadi pegawai yang loyal dan berdedikasi.

Dalam LKHPN 2012, Rusdianto tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp 1,009 miliar, dengan harta tidak bergerak senilai Rp 740,043 juta, harta bergerak senilai Rp 120,225 juta, dan harta setara kas Rp 231,035 juta.

Selanjutnya...
Inilah Profil 10 Kandidat Dirjen Pemasyarakat (Bagian 3)
Inilah Profil 10 Kandidat Dirjen Pemasyarakat (Bagian 4)

Sebelumnya...
Inilah Profil 10 Kandidat Dirjen Pemasyarakat (Bagian 1)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com