Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, KY Panggil Anggota DPR dan Calon Hakim Agung Sudrajad

Kompas.com - 20/09/2013, 18:05 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Anggota Komisi Yudisial (KY), Taufiqurrohman Syahuri menyatakan bahwa lembaganya akan memeriksa pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam upaya percobaan suap dalam seleksi calon hakim agung. Mereka adalah anggota Komisi III DPR RI asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bahruddin Nashori, calon hakim agung, Sudrajad Dimyati, dan wartawan yang menjadi saksi dalam dugaan "lobi toilet" antara Bahruddin dan Sudrajad.

"Pekan depan, si Bahruddin sama si wartawan yang saksi. Yang mengetahui. Setelah itu baru si hakim itu, si Dimyati," kata pria kelahiran Brebes tersebut di Gedung KY, Jakarta, Jumat (20/9/2013).

KOMPAS.com/Indra Akuntono Dari kiri ke kanan: Anggota Komisi III DPR Bahruddin Nashori, Gede Pasek Suardika dan Al-Muzzamil Yusuf saat memberi keterangan pers di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Ia menyatakan bahwa Bahruddin dan wartawan yang menjadi saksi akan diundang untuk pemeriksaan sekitar hari Selasa atau Rabu pekan depan. Setelah pemeriksaan kedua orang tersebut, baru KY akan mengundang Sudrajad sebagai pihak terlapor. Ia juga mengatakan menerima dengan baik apabila Sudrajad memiliki inisiatif untuk datang dan menjelaskan pokok persoalan kepada KY.

"Kalau Pak Drajad mau datang, mau klarifikasi, ya silakan saja," katanya.

Mantan dosen Universitas Bengkulu tersebut menyatakan bahwa lembaganya akan mempelajari terlebih dahulu, apakah lobi tersebut masih dalam tahap tawar-menawar atau sudah terjadi. Nantinya, hasil pemeriksaan mengenai lobi tersebut akan dikaitkan tersebut dengan UU No 20 tahun 2001 Hasil Perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Kita pelajari dulu ya," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa KY akan bersikap konsisten hasil pemeriksaan nantinya terbukti terjadi tindak pidana korupsi. Jika terbukti, lanjutnya, ia bersama dengan anggota KY lainnya akan sepakat untuk memberikan sanksi berupa pencoretan terhadap calon hakim yang bersangkutan tanpa melihat hasil penilaian seleksi sebelumnya.

"Padahal (seleksi calon hakim agung di DPR) sudah tahap akhir loh," imbuhnya.

Bantah lobi di toilet

KOMPAS.com/Indra Akuntono Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Pasca-menjawab pertanyaan dari para anggota Komisi III dalam fit and proper test seleksi calon hakim agung, Sudrajad masuk ke dalam toilet yang bersebelahan dengan ruang rapat Komisi I dan Komisi VIII. Tak lama berselang, Bahruddim Nashori menyusulnya. Di dalam toilet tersebut, Sudrajad diduga memberikan sesuatu yang menyerupai amplop kepada Bahruddin.

Tak diketahui apa isinya, proses penyerahan benda itu terjadi dalam hitungan detik. Saat dikonfirmasi, Sudrajad membantah melakukan lobi khusus untuk melancarkan niatnya terpilih sebagai hakim agung. Menjawab pertanyaan ini, terlihat kepanikan dari wajah dan bahasa tubuhnya. Berkali-kali ia memilih menyibukkan diri dengan telepon genggamnya dan tak menjawab pertanyaan dengan jelas.

"Tidak ada (lobi khusus), saya ke kamar mandi karena ingin kencing," kata Sudrajad.

Secara terpisah, Bahruddin juga membantah menerima sesuatu dari Sudrajad saat keduanya bertemu di toilet. Bahruddin mengaku hanya ingin menanyakan mengenai sejumlah calon hakim agung kepada Sudrajad. Setelah pertemuan dengan Sudrajad, Bahruddin tak tampak di ruang rapat Komisi III. Bahkan, ketika uji kelayakan menjalani sesi break sekitar pukul 13.00, Bahruddin masih belum kembali ke ruang rapat tersebut.

"Enggak. Saya cuma nanya ada berapa calon (hakim agung) yang perempuan, dan ada berapa calon yang nonkarier," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com