Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar SBY soal Penembakan Polisi

Kompas.com - 19/09/2013, 10:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Polri untuk memastikan bisa menjaga keamanan dan keselamatan personel kepolisian sebelum mengamankan dan melindungi masyarakat.

Hal itu dikatakan Presiden melalui akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, menyikapi teror penembakan terhadap para polisi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir,

Presiden mengatakan, kita, terlebih lagi keluarga yang ditinggalkan, tentu berduka atas tewasnya para personel kepolisian. Di negara mana pun, kata dia, kejahatan selalu ada, termasuk kepada polisi.

WARTA KOTA / ALEX SUBAN Polisi memeriksa lokasi penembakan Bripka Sukardi di depan Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2013) malam.

Anggota TNI dan Polri, tambah Presiden, memang harus siap berkorban jiwa demi negara dan rakyat. Hanya, jatuhnya korban bisa dicegah. Untuk itu, Presiden meminta jajaran kepolisian jangan lengah dalam menjalankan tugas melindungi rakyat.

"Saya sudah instruksikan agar dalam rangka tugas, anggota Polri jangan bekerja sendiri, tetapi minimal dalam hubungan kelompok dua-tiga orang," kata Presiden.

Presiden menambahkan, seorang anggota Polri berseragam sebaiknya tak jalan sendiri tanpa tugas dan perintah, apalagi berada di tempat-tempat yang rawan.

Seperti diberitakan, setidaknya ada lima polisi menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Terakhir, Bripka Sukardi, Kepala Unit Pemeliharaan Ketertiban dan Disiplin di Provos Direktorat Polisi Air Baharkam Polri, ditembak hingga tewas di depan Gedung KPK, Selasa (10/9/2013 ) malam.

Korban lainnya yang ditembak di dua lokasi berbeda adalah Aiptu Dwiyanto, Aiptu Kushendratna, Bripka Ahmad Maulana, dan Aipda Patah Saktiyono. Hanya Aipda Patah yang selamat.

Kepolisian menduga, penembakan dilakukan oleh kelompok teroris. Hanya, sampai sekarang, belum ada pelaku yang ditangkap. Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo meyakini, para pelaku akan segera ditangkap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com